Dec
2
Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie mengadukan majalah Tempo ke Dewan Pers pada 28 November 2008. Atas pengaduan ini, Dewan Pers pun kemudian memanggil majalah Tempo hari ini.
Di depan Ketua dan anggota Dewan Pers, Tempo memberi jawaban terhadap pengaduan Bakri itu. Dan, inilah jawaban Pemimpin Redaksi Majalah Tempo Toriq Hadad.
Ketua dan Anggota Dewan Pers yang kami hormati,
Terima kasih telah mengundang kami untuk menjelaskan sejumlah hal, berkaitan dengan pengaduan Saudara Aburizal Bakrie ke Dewan Pers, Jumat, 28 November 2008. Dengan membawa kapasitas pribadi, Aburizal memasukkan pengaduan dan meminta pertimbangan kepada Dewan Pers yang terhormat ini karena beliau menganggap Majalah Tempo telah memfitnah dan mencemarkan nama baiknya. Anggapan itu berkaitan dengan laporan utama Majalah Tempo edisi 17-23 November 2008, dengan sampul “Siapa Peduli Bakrie”.
Kami sepakat dengan Saudara Aburizal bahwa Dewan Pers merupakan tempat terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Siapa pun yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers semestinya membawa masalahnya ke Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Pers yang kita junjung tinggi.
Ketua dan Anggota Dewan Pers yang kami hormati,
KITA pernah hidup di sebuah zaman yang celaka. Zaman itu ditandai dengan catatan buruk bagi demokrasi: subyektivitas pemegang kuasa menentukan segala-galanya. Sistem kontrol praktis lumpuh, titah sang kuasa menaklukkan aturan hukum apa pun. Kritik tak punya tempat. Pers hidup di tengah surat peringatan departemen penerangan, “imbauan” telepon macam-macam instansi, dan kecemasan akibat surat ijin yang bisa kapan saja dicabut.
Keadaan tanpa kontrol ini melahirkan kebijakan yang kolutif, berbagai salah pertimbangan dan policy errors. Keadaan internal yang buruk itu membuat krisis ekonomi 1997-1998 semakin bertambah berat dampaknya. Biaya yang harus ditanggung negara dan rakyat sungguh luar biasa mahal. Ongkos rekapitalisasi bank, termasuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia sebesar Rp 650 triliun, merupakan salah satunya. Biaya itu sampai sekarang masih harus ditanggung oleh seluruh rakyat melalui anggaran belanja negara.
Tak seorang pun menginginkan pemborosan dan keadaan buruk itu berulangkembali. Maka penguatan masyarakat madani menjadi agenda zaman reformasi ini. Masyarakat dan pemerintah membentuk dewan, komisi, dan lembaga independen yang mewakili kepentingan publik dalam penyelenggaraan negara.
Pers yang mendapatkan kebebasan lewat UU Pers Nomor 40/1999 berperan lebih aktif dan lebih baik. Ada sekian kasus terungkap di pusat dan daerah berkat pemberitaan pers di pusat maupun daerah. Sejumlah uang negara terselamatkan.
Semangat ikut andil bagi terselenggaranya pemerintahan yang lebih baik itu tetap menjadi acuan kerja pers nasional sampai sekarang. Pers ingin menjawab amanah undang-undang yang menjamin kebebasan pers sebagai hak asasi warga negara (Pasal 4 UU Nomor 40/1999 ayat 1). Dengan jaminan itulah pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi (Pasal 4 ayat 3).
Kami sadar bahwa pers tidak boleh tergelincir menjadi partisan dengan berpihak atau malah menyerang orang-orang yang dicintai atau tak disukai masyarakat. Kami sadar bahwa pers bukan alat menggalang dukungan atau menyebarkan permusuhan pada kelompok tertentu.
Itu sebabnya mayoritas pers nasional, termasuk kami, memegang teguh satu pedoman: menulis berita tanpa memasukkan kepentingan sendiri. Berita yang kami tulis harus selalu mengandung dan semata-mata berdasarkan kepentingan publik — sesuai fungsi pers sebagai media informasi, pendidikan, dan kontrol sosial (Pasal 3 UU 40/1999). Berita dan opini yang kami sampaikan ditulis dengan menjaga norma yang hidup di negeri ini dan mempertimbangkan asas praduga tak bersalah.
Laporan Utama MBM Tempo edisi 17-23 November 2008, dengan banner “Siapa Peduli Bakrie” merupakan usaha memenuhi hak informasi masyarakat. Laporan itu juga kami maksudkan sebagai pelaksanaan peran pers sebagai lembaga yang dijamin oleh undang-undang untuk melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum (Pasal 6 butir d UU Nomor 40/1999).
Laporan Utama edisi 17-23 November itu jelas sarat mengandung kepentingan umum. Saham Bumi Resources nilainya sangat besar, sekitar 30 persen dari kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia. Pemegang sahamnya pun begitu banyak jumlahnya. Agar kepentingan pemegang saham tidak terganggu, BEI harus dipastikan bekerja sesuai mekanisme pasar dan bebas pengaruh. Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8/1995 tidak mengizinkan intervensi oleh pejabat pemerintah. Undang-Undang itu, khususnya Pasal 3, jelas menyatakan: pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam).
Kita tahu dalam kasus ini ada perintah Presiden agar Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Aburizal Bakrie (yang kini Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat) sebelum membuka suspensi saham Bumi Resources, perusahaan batubara milik keluarga Bakrie. Wakil Presiden kemudian menyatakan apa salahnya pemerintah melakukan tindakan itu demi membantu pengusaha nasional.
Kami melihat langkah pemerintah ini sudah mempengaruhi kegiatan pasar modal. Melihat sesuatu yang tidak semestinya dilakukan pemerintah itu, pers memang harus sigap menjalankan tugas dan fungsinya yaitu melakukan kontrol sosial melalui kritik. Yang kami kritik adalah kebijakan pemerintah memperpanjang suspensi itu. Kami mengkritik intervensi pemerintah di pasar modal karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8/1995. Yang kami juga persoalkan adalah potensi konflik yang bisa muncul mengingat di dalam kabinet duduk pemilik Bumi Resources.
Di sisi lain, sudah menjadi rahasia umum pula bahwa pemerintah terkesan gamang dalam menangani persoalan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. Pemerintah terkesan kurang bersemangat menuntut tanggung jawab ganti rugi kepada Lapindo — perusahaan yang mengeksplorasi sumur gas di sekitar pusat semburan lumpur dan masih memiliki afiliasi dengan kelompok usaha Bakrie.
Hari-hari ini sekitar seribu korban Lapindo berada di Jakarta untuk berunjuk rasa menuntut perlakuan yang lebih baik. Sejak semburan terjadi, pers selalu mengingatkan pentingnya kasus yang menyangkut begitu banyak orang ini diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Sampai hari ini soal ganti rugi pembebasan tanah belum selesai.
Dalam laporan itu, kami mengingatkan bahwa tindakan “membantu” pengusaha dulu pernah diambil pemerintah Soeharto sepuluh tahun silam. Pemerintah waktu itu menyelamatkan konglomerat pemilik bank yang diamuk krisis. Keputusan besar ketika itu dilakukan nyaris tanpa melibatkan rakyat. Tapi akibatnya mesti ditanggung rakyat sampai hari ini.
Ketua Dewan dan anggota Dewan Pers, hadirin sekalian.
Jadi, Laporan Utama 17-23 November 2008 itu semestinya dilihat sebagai usaha preventif untuk mencegah sesuatu yang buruk seperti yang pernah terjadi di masa lalu. Ini bukan soal Aburizal, Abubakar, Badu atau Dadap, ini soal kewajiban pers mengingatkan pemerintah agar bersikap dan bertindak adil kepada setiap warga negara. Jika pemerintah lupa, dikhawatirkan pengalaman buruk yang dampaknya menjadi beban rakyat bertahun-tahun akan kembali berulang. Sekali lagi, ini bukan sekadar soal Aburizal. Kami — dan menurut kami juga sekalian pers nasional — tetap akan menuliskan kritik itu seandainya pun yang tersangkut masalah ini
bukan seorang Aburizal Bakrie.
Kritik jelas sangat berbeda dengan fitnah. Tidak perlu melakukan reportase atau pekerjaan jurnalistik apapun untuk melakukan fitnah. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka 2002, “fitnah” adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang (seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang). Sedangkan “kritik” adalah kecaman atau tanggapan, disertai uraian dan pertimbangan baik dan buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya.
Kami melakukan reportase, pengumpulan data, wawancara, dalam penulisan Laporan Utama Edisi 17-23 November itu. Meskipun tidak bersedia disebutkan namanya, sumber kami mengetahui detil adanya komunikasi Presiden dengan Menteri Keuangan dalam persoalan saham Bumi Resources. Sumber itu tidaklah fiktif. Kami mewancarai lebih dari seorang pejabat tinggi pemerintahan, dua orang pejabat eselon satu, dan beberapa pejabat lain dengan informasi yang sama. Pemakaian sumber anonim merupakan hal biasa yang dibenarkan dalam kerja jurnalistik. Karena kami menganggap sumber informasi itu sangat sahih, kami menurunkannya setelah melakukan proses cek dan cek-ulang.
Tentang sumbangan dana kampanye untuk SBY-JK, kami pun mewawancarai sejumlah sumber yang kami percaya pengetahuan dan kompetensinya dalam soal itu. Menurut kami, itulah fakta jurnalistik yang kami anggap benar sampai berita itu diturunkan. Dengan berkembangnya waktu, kami membaca kutipan Wakil Presiden Jusuf Kalla di berbagai media yang membenarkan bahwa Saudara Aburizal memang termasuk penyumbang kampanye SBY-JK. Bila kemudian hari ditemukan fakta jurnalistik yang lain, tentu kami tidak berkeberatan memuatnya, setelah melalui proses penelusuran seperti lazim dilakukan dalam jurnalistik.
Ihwal sumbangan ini telah kami coba konfirmasikan kepada Saudara Aburizal dan jawabannya pun telah kami muat. Untuk hal sepenting ini, janggal rasanya kami sengaja melewatkan kesempatan mewawancarai sumber yang paling berkepentingan. Soal apakah sumber memberikan waktu atau memanfaatkan tawaran wawancara kami, sepenuhnya tergantung kepada sumber itu sendiri. Dalam hal ini kami memastikan telah mengupayakan kesempatan wawancara itu sekuat tenaga.
Secara garis besar, tulisan “Panas Digoyang Gempa Bumi” di edisi 17-23 November itu memaparkan hal-hal sebagai berikut:
- 1. Menteri Keuangan Sri Mulyani menganggap adanya campur tangan terhadap wewenangnya. Menkeu sampai menyampaikan pengunduran diri, meskipun ditolak Presiden.
- 2. Campur tangan itu berkaitan dengan persoalan pembukaan kembali jual-beli saham Bumi Resources yang hampir sebulan dibekukan.
- 3. Adanya surat dari Minarak Lapindo Jaya yang meminta Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo untuk sementara menanggulangi lumpur karena adanya krisis keuangan.
- 4. Sejarah hubungan politik yang menurut kami menguatkan konteks berita ini.
- 5. Bantahan Wakil Presiden Jusuf Kalla bahwa pemerintah mengistimewakan kelompok usaha Bakrie, meskipun mengakui tak ada salahnya membantu pengusaha nasional.
Dengan kata lain, tulisan itu menyoroti kebijakan pemerintah. Sama sekali tidak ada bagian yang menuduh Saudara Aburizal telah menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan bisnis dalam tulisan itu.
Tentang sampul muka Majalah Tempo edisi 17-23 November 2008 itu, kami mengajak semua pihak untuk tidak terhanyut dalam hal-hal yang berbau mistik dan takhayul. Sampul yang merupakan ilustrasi atas isi cerita itu dibangun dengan teknik kolase. Ini bukan pertama kali Majalah Tempo memakai teknik serupa.
Kali ini kolase itu berupa timbunan angka-angka yang berulang (repetitif) yang disusun menjadi wajah. Maka, angka-angka, letak dan posisinya menjadi pilihan kreatif dalam teknik ini. Angka-angka diletakkan sesuai dengan kebutuhan yaitu mengikuti kontur bidang yang sedang digarap. Angka 6 atau 9 sebagai misal, dalam teknik itu tidak ditampilkan “normal” seperti biasa kita saksikan.
Penggambarnya meletakkan di sana-sini semata-mata untuk memenuhi kesesuaian dengan bidang yang tersedia. Sama sekali tidak ada maksud untuk menghina atau memberikan cap buruk dengan memilih angka tertentu untuk diletakkan di tempat tertentu.
Akhirnya, sekali lagi kami sampaikan, yang kami lakukan hanyalah menjalankan tugas profesi. Yang kami usahakan adalah memenuhi hak informasi publik. Seluruh pers yang menyampaikan kritik tidak bermaksud melakukan perbuatan jahat atau menyebarkan permusuhan. Kita perlu mengenang masa ketika bekas Gubernur Jakarta Ali Sadikin membangun LBH Jakarta. Ia memakai kritik LBH Jakarta untuk bercermin dan memperbaiki pemerintahannya.
Kami percaya cara menanggapi kritik ini sesungguhnya merupakan barometer sebuah negara demokrasi. Kita pernah hidup pada sebuah masa ketika kritik tak mendapat tempat di negeri ini, seperti juga di negara-negara otoriter. Dan kami yakin bahwa negeri kita ini sudah beranjak jauh dari zaman itu, ketika kritik dianggap berbahaya dan karenanya harus ditumpas. Kami yakin Ketua dan Anggota Dewan Pers, dan semua yang hadir di ruangan ini berpendapat yang sama.
Terimakasih atas kesabaran Ketua dan Anggota Dewan Pers, serta hadirin sekalian mendengarkan pendapat kami.
Saya juga nggak peduli sama Bakrie, bagaimana tidak??? ngurusi lumpur aja nggak bisa, bagaimana ngurusi kesejahteraan rakyat???
*kepercayaan saya menurun drastisssss*
Maju tak gentar…
Membela yang benar…
(Membela kepentingan umum, bukan kepentingan kelompok tertentu)
Maju tak gentar…
Hak kita diserang…
(Hak rakyat untuk mengetahui informasi umum dan kebenaran)
(@ C Simanjutak)
Hidupkan semangat mengungkapkan kebenaran! Jangan biarkan kehidupan Indonesia kembali ke masa silam. Seharusnya semua itu jadi kritik yang membangun, jangan langsung marah (hati-hati loh kalo sering marah semakin cepat tua). Baiknya sih bereskan dulu urusan Lapindo yang carut-marut itu, kasihankan wong cilik kehidupannya makin tak jelas, sedang wong besar duduk tenang mengutak-ngatik angka-angkanya. Sungguh negara ini makin timpang.
BOLEH GAK YA MENGHINA PEJABAT??? KL PEJABAT MENGHINA RAKYAT?? OOO BOLE SEKALI TUUU…
Saya sebagai rakyat kecil, sangat berterimakasih kepada TEMPO, karena telah berupaya membela dan menyelamatkan NEGARA INDONESIA dari kehancuran, walau kita tau resiko bagi yang berniat baik seperti adalah teror, ancaman kekerasan sampai kematian, reperti yang menimpa Pak Munir
Saya tertarik dengan bahasa Pers yang hebat itu.Saya setuju begitulah kalo mau hidup berdemokrasi yang benar dan ingin Perubahan harus bercermin dari kritikan,jangan salah tafsir anda (Mr.Aburizal) bahwa anda atau siapapun orangnya yang dikritik harusnya bersukur sudah ada yang mengingatkan,tanpa mau dikritik pasti akan otoriter dan negara hancur.Rakyatpun jadi korbannya.Walaupun saya bukan seorang jurnalis tapi salut dengan tanggapan Tempo tsb.
Saya setuju sekali dengan pendapat tempo,
apapun yang ada fakta telah berbicara. walau telah menjadi orang terkaya no wahid, bakrie tetap ogah bayar wong cilik yang lumpurnya sudah tenggelamkan rumah dan hartanya.
apalagi yang bisa dibicarakan diungkapkan dari kehormatannya??? gak ada.
saya sich pengen komentar . tapi takutnya kena pasal2 karet 207 . 208 spt mencemarkan nama baik dll ! ia gak sih ?
Salut Buat MBM TEMPO. Ketika kebanyakan media — entah disadari atau tidak oleh pengelolanya — nyaris larut dalam berita “pencitraan,” berikut para oknum politisi suaranya mulai sengau, TEMPO tetap gigih tampil beda menjadi sarana kontrol sosial terhadap gejala-gejala atau benih-benih tindakan yang bisa membahayakan (kalau bukan malah mencelakakan) nasib rakyat dan bangsa ini. Selamat buat MBM TEMPO.
itulah pemerintah kita.. Yang selalu di dengungkan hanya kebehasilan “minim” program yang mereka jalankan. Padahal, di balik “senyuman keberhasilan” mereka, masih ada ribuan masalah yang seharusnya mejadi tanggung jawab mereka. Kebijakan yang di buat tanpa adanya sense of crisis maupun sense of humanity hanya menambah masalah di bumi Indonesia. Ketika masyarakat menggugat tentang hak2 mereka, pemerintah mengambil sikap, “Anjing menggonggong, kafilah berlalu”..
Hidup TEMPO!!! Suarakan kebenaran!!! Coba telisik bantuan AB ke SBY waktu Pemilu 2004, mungkin itu masalah kenapa SBY lemas kalau ketemu AB. Pemimpinnya saja lemas, konon pula yang dipimpin. Hidup lemas!!! (he…he…he…)
Janganlah para penguasa merasa diri mereka tidak ada yg mengawasi,kpentingan pribadi+golongan djadikan punggawanya,sdang kpentingan bangsa dn rakyatnya dicampakan,kita akan saksikan brsama..KEBENARAN AKAN DIMUNCULKAN OLEH TUHAN,SIAPA YG MENANAM AKAN MMETIK BUAHNYA..dn itu pasti..
OK mas kalo mas TEMPO gak percaya tahayul. tapi gambarin sampul kan pasti ada artinya.
‘666′ itu artinya apa ya mas…????
Ok d mas TEMPO, klo anda yakin bahwa angka gak ada artinya, sebaiknya gak usah tulis Rp.24.700 disampul krn semua orang dah tau harga anda. Saran ; sebaiknya akui saja klo angka punya makna, apapun itu sehingga para pihak gak mikir yang mistik atawa tahayul… setuju….
Saya setuju banget sama tanggapan mas Tempo. emang masuk akal sama situasi yang konkrit sekarang beritanya. tapi ya itu, kenapa bisa ya ada angka 666 di dahi nya pak Aburizal. Kenapa tidak angka yang lain, 777 ato 888..??
busyet !!! menghela perusahaan B&B kan pake logika sehat, ngapain masih percaya angka 666?
salut buat team tempo yang berani memuat berita tentang aliran dana dari AB ke SBY. Jangan pernah takut untuk mengungkapkan berita tentang kebenaran meskipun ancaman pencemaran nama baik telah menunggu. Apalagi yang di beritakan selevel presidan & Menteri.
itu namanya kualat, punya harta triliyunan. ganti bencana lumpur lapindo aja ngak mau.cuma persepuluh dari hartanya
saya percaya, TEMPO tetap salah satu di antara sedikit yang memiliki integritas dan mengedepankan idealisme jurnalisme di atas kepentingan lain.
TEMPE emang beda ama TEMPO yang punya nyali besar, maju terus Allah pasti akan membantu yang berjuang dijalan kebenaran!!!!
tempo maju terus ,hajar saja,samoai kepanasan begundal itu
tempo emang hebat
Jawaban Tempo untuk Bakrie
Di depan Ketua dan anggota Dewan Pers, Tempo memberi jawaban terhadap pengaduan Bakri itu. Dan, inilah jawaban Pemimpin Redaksi Majalah Tempo Toriq Hadad.
mudah2an ini murni karena rakyat, bukan agenda tersembunyi dari “grup tempo” yang menjadi saingan dari bakrie grup,hehehe
tolong pesan ini jangan di blok,karena kalau berarti anggapan saya benar,
Hidup TEMPO, hidup wartawan yang bebas dari pesanan / order pihak manapun. Ulah gentar - entong sieun Kang Wartawan, maju terus ngabela rakyat. Hidup WARTAWAN….. HIDUP TEMPO……
Uraian TEMPO ini dianggap terlalu panjang tetapi bukan menjelaskan hal yang substansial yaitu soal simbol 666 yang juga menjadi materi gugatan.
“Kali ini kolase itu berupa timbunan angka-angka yang berulang (repetitif) yang disusun menjadi wajah. Maka, angka-angka, letak dan posisinya menjadi pilihan kreatif dalam teknik ini. Angka-angka diletakkan sesuai dengan kebutuhan yaitu mengikuti kontur bidang yang sedang digarap. Angka 6 atau 9 sebagai misal, dalam teknik itu tidak ditampilkan “normal” seperti biasa kita saksikan.”
Ngeles nih yeeee…. mau teknik apa kek, teknik gulat kek, teknik mesin kek, pokoknya, sangat jelas bahwa ‘666′ adalah karakter yg sesungguhnya ingin ditampilkan oleh Tempo kepada pembaca. Mw persoalan tahyul kek, apa kek, namanya juga ngeles. Gitu aja kok repot.
O God! Suka sekali dengan TEMPO!!! apalagi yang edisi Bakrie… suka BANGET!! aneh2nya aja dia sampai ajukan tuntutan karena menfitnah. paling ujung-ujungnya kalau masuk ke pengadilan bakalan dapat keputusan dari hakim:
gunakan hak jawab…
HAHAHAHA!!!
BAKRIE….BAKRIE
sukses tempo maju terus , gitu aja kok repot , kata gus dur
Harus ada yang salah untuk kepentingan yg lebih besar (asas opportunitas), kebenaran hakiki hanya milik Allah swt…
Kasihan pak SBY Jiwa kenegarawannya tercoreng gara2 membela Bakrie. Lapindo.BUMI semua tahu itu urusan perut aburizal sebagai pengusaha. Jangan hancurkan kepentingan masa depan Bangsa Indonesia demi membela keluarga Bakrie. Jadilah Pengusaha patriot bukan perongrong penegakan hukum negara RI. Kalau Tahun depan Ical mau berhenti jadi menteri lebih baik sekarang juga. Indonesia tidak butuh pejabat yang ngurusi kepentingan pribadi. Kalau pak SBY tidak paham nasib lumpur lapindo lebih baik tidak usah maju pilpres lagi. Msih banyak yang lebih tegas
Kali ini keluarga kena laknat,sumpah,kutuk dan akan berjalan terus. Ingat keluarga2 korban Lapindo yg tlh sengsara sekian lama sementara keluarga Bakri adakan pesta pernikahan mega spektakuler.itu baru laknat intro.
Kasihan rakyat indonesia selalu yang menjadi korban dari sistim pemerintahan yang kurang membela kepentingan rakyat. core bussiness Indonesia adalah di bidang pertanian, bidang ini yang harus diperkuat dan terus dibangun. Ambil menteri pertanian dari seorang praktisi tidak perlu dari perguruan tinggi(IPB). Banyak masalah yang timbul tidak diambil keputusan yang tegas dan untuk membela rakyat. Masalah lumpur Lapindo adalah contohnya adanya conflick of interest. Kenapa pada section tsb tidak di pasang pipa cassing(open hole)?, saya tidak yakin semuanya itu karena disebabkan oleh adanya gempa, apakah pihak Lapindo sudah nge run seismik baru setelah gempa, untuk membuktikan adanya pengaruh gempa terhadap patahan (fault) yang ada. Open hole adalah salah satu teknik cara perusahaan minyak untuk mengurangi exploration/drilling cost. Pemerintah harus kuat membela rakyat dengan cara menghidupkan sektor ekonomi daerah masing-masing bukan dengan cara pemberian BLT (BLT tidak mendidik).
TEMPO telah melakukan tanggungjawabnya sebagai PERS dengan baik.
Pemerintahan yang akan datang harus orientasi untuk kemajuan rakyat. Harus tegas dan punya leadership yang kuat. Kita di Indonesia banyak sekali oran-orang pintar tapi karena sistim politik kepartaian yang buruk akhirnya seorang pemimpin tidak bisa memanfaatkannya orang-orang pintar yang kita punya. Tetapi dalam kondisi saat ini kita kelihatannya hanya perlu orang yang kepintarannya sedang-sedang saja tetapi jujur. Tidak perlu orang yang sangat pintar tetapi tidak jujur. Masalahnya sekarang ini di Indonesia terlalu banayk orang yang tidak jujur.
Nah lu, terlalu kabanyakan jadi muntah. Jangan terlalu banyak mengambil porsi. BELAJARLAH DARI SEJARAH
Untuk nutupi ketidakbecusan ngurusi Lumpur. Tempo dibuat musuh. Uh…apa nggak malu luh..?
Dengan adanya jawaban dari MBM Tempo,saya mohon kepada dua belah pihak (PT.MLB yang diwakili oleh Mr.Nirwan.B) dan Pemerintah hendaknya bercermin atas kritik yang dilontarkan oleh Tempo dan tlg ambil hikmaknya serta untuk perwujudtan rasa tanggung jawab tsb,dengan cepat hendaknya semua korban akibat kelalaian PT.MLB segera diselesaikan dan dibayar LUNAS.awas Tuhan akan mengabulkan do’a dari umat yang tertindas amien.
Pertahankan demokrasi politik, wujudkan demokrasi ekonomi. Perkuat civil society.
Masa untuk bayar ganti rugi akibat lumpur lapindo di imit-imit dan diundur-undur, berarti tidak bonafid dong sebagai perusahaan minyak (OIL COMPENI). Padahal yang dibayarkan terlalu kecil dibandingkan dengan kerusakan struktur masyarakat/keluarga dan alam yang hancur. Itu adalah tanggung jawab perusahaan yang bersangkutan bukan lagi-lagi dibebankan ke uang rakyat. Kejadian ini sudah berlangsung lama dan bertele-tele dan melelahkan rakyat. Pemerintah tdk tegas dan bereaksi cepat meminta tanggung jawab perusahaan tsb., yang harusnya perusahaan tsb. juga harus profesional.Perusahaan minyak harus profesional bung !!! Conflict of interest. Menyedihkan…….
1. Setuju prinsip Tempo, menyampaikan kritik yang obyektif.
2. Sepakat untuk tidak mempercayai takhayul, tetap berpikir rasional.
3. Seandainya Tempo tahu bahwa angka 666 bisa punya arti negatif dan berlaku di sebagian kelompok masyarakat, alangkah baiknya tidak menggunakan simbol angka itu hanya karena alasan kreatif grafis semata.
Nyumbang dana kampanye sedikit kok bisa-bisanya langsung pertama kali menjadi menko perekonomian. Padahal tidak punya kwalifikasi sama sekali untuk duduk di jabatan tsb.
tak ada kebenaran yang mudah untuk dikatakan,diungkapkan. se-tak mudah keadilan untuk ditegakkan…
Saya setuju kata-kata “menulis berita tanpa memasukkan kepentingan sendiri”, tapi kalau kita lihat di opini TEMPO, selalu ada orang TEMPO (yang sekuler) memanfaatkan kekuatan penanya untuk golongan tertentu/AHMADIYAH (yang cuma beberapa puluh/ratus ribu orang)(dengan alasan HAM) tanpa memikirkan bahwa ada jutaan orang/Pemeluk Islam lain yang HAM nya juga dilanggar dan di injak-injak, tapi ya itu tadi dengan memanfaatkan posisinya di TEMPO orang orang sekuler tersebut bisa dengan seenaknya menulis apa yang menjadi tujuannya bukan lagi “menulis berita tanpa memasukkan kepentingan sendiri”.
Mudah-mudahan TEMPO bisa konsisten dengan apa yang ditulis dan diucapkan.
bakiri & jeki sami saji ta’ ada bedaaaaa…
Mungkin harus dikaji secara ilmiah bagaimana mensejahterakan rakyat dengan memanfaatkan lumpur menjadi produk olahan yang bermanfaat dan bisa dijadikan komoditas ekspor untuk bayar kewajiban Pak Menteri pada korban lumpur. Minimal bisa menyerap SDM korban lumpur Lapindo kalo group Bakrie “bermurah hati” bikinkan pabrik pengolahannya. Tapi yang paling penting, mbok ya Pak Menteri ini bermuhasabah, introspeksi diri sejauh mana seseorang itu patut dihinakan bahkan di mata Tuhan atas kelalaian dari amanah jabatan dan harta yang semata-mata titipan-Nya. Go TEMPO!!
Saya mendukung cara pemberitaan Tempo. hanya, dalam hati saya merasa memang Tempo sengaja mengkondisikan susunan ‘666′ untuk diletakkan di kepala Om Bakrie. Itu saya tidak setuju. Kesian, dia juga umat beragama loh, seperti kita-kita.
Nggak Tau malu kali……………….
tau nggk punya malu…………..
Bravo Tempo!!!!
tanggapan, ulasan dan redaksional yang sangat sangat bagus dan 100% berdasarkan fakta dilapangan maupun berita yang berkembang. Saya sendiri juga pemegang saham BUMI, namun equal treatment harus ditegakkan. Dan jelas sekali Wapres sendiri sudah mengakui memang intervensi dalam hal ini.
Usul saya, jika masih berkepanjangan, Tempo bisa mengadakan Polling tanggapan yang dipublikasikan di internet, surat kabar atau milis-milis.
Sekali lagi… salut kepada Tempo..!!!!!
Transparansi menyangkut sumbangan ke parpol dan capres sudah sangat mendesak dilakukan. Jika tidak, konflik kepentingan seperti ini akan selalu terjadi. Saya khawatir pemerintahan SBY-JK mirip toko yang hanya bagus etalase nya saja
Saya setuju dengan garapan berita tempo,Aburizal Bakrie mestinya sadar sudah ada yang mengingatkan,sebelum diingatkan Tuhan langsung. Bravo Tempo !!!
KALAU BERSIH NGAPAIN RISI. ANGKA 666 MEMANG NOMOR CANTIK, DARIPADA 444 PADA HINDAR…!!!
HARI GINI PERCAYA TAHAYUL, JAMAN GINI YANG BERBAU TAHAYUL UDA KUNO (AKAL-2LAN ORANG-2 JAMAN BATU), BASI, JAMAN GINI ADALAH JAMAN TECHNO MAN…!!!!!!GENTELA…BERANI MENANAM BERANI MEMETIK, JANGAN NGELES KALAU SALAH, TAPI GR KALAU BENAR.
Yang jelas kasus Lapindo terus berlarut-larut
Hak belajar dan tempat tinggal anak-anak jadi terganggu
Padahal sebenarnya yg punya Lapindo kan orang-orang pinter semua….
Kok ngga bisa ngurusin sih……..
Tempo……maju terus….saya dukung usahamu untuk mengkritik kebijaksanaan pemerintah yg tidak adil..
Dengar ceramahnya AA Gym,
“Dalam kita sholat selalu minta ditunjuki jalan yang lurus, kritik salah satu Allah menunjukkan kita jalan yang lurus”. Kenapa alergi dengan kritik.
666 jangan dibilang tahayul ah… Hormati kaum Kristen… Baca kitab Wahyu dari Alkitab, jelas disebut: 666, the number of the Beast! Tempo juga gak dewasa, ngeles aja bisanya… sama aja kayak pemerintah!
udah jelas contoh kasus lapindo. jelas itu beraknya bakri. Udah hampir tenggelam tu jawa timur. Pemerintah seharusnya mengusut kejahatan corporasi ini. sita semua kekakayaan bakri. Percuma nolong anjing kejepit. Pasti kena kita semua.
Bagi saya soal angka 666 itu merupakan tanggung jawab moral dari Tempo. Yang jelas saya salut sekali dengan gaya penulisan Tempo, saya pikir itu contoh dari tanggung jawab jurnalisme kepada masyarakat, pilar keempat dari demokrasi.
Hidup terus buat TEMPO, salut buat mas Toriq, gitu aja koq repot ya.. sepertinya Aburizal atau abu dadap atau badu harus belajar apa itu demokrasi.
soal masyarakat madani, saya baru baca dan saya kutip disini dari buku Siliwangi adalah Rakyat Jawa Barat — Rakyat Jawa Barat adalah Siliwangi : itu sebetulnya keluaran dari perkembangan historis civil society.. yang runutannya berdasarkan pengalaman negara-negara Kapitalis Barat, khususnya Inggris. Revolusi Industri yang terjadi memicu terjadinya benturan kepentingan kaum pemodal dengan pembatasa-pembatasan yang dibuat pemerintah karena adanya merkantilisme negara. Para pengusaha swasta/kaum kapital menuntut ruang yang lebih luas dan itu dinamakan civil society .
jangan-jangan sebetulnya civil society –> masyarakat madani yang dielu-elukan selama ini hanyalah memberi ruang nafas untuk tumbuh suburnya para tukang dagang.. dan pemodal.. lanjutnya elit negara yaitu penguasa dan pengusaha.. takuuttt
Sesungguhnya hubungan Bakrie & Tempo selama ini cukup harmonis, bahkan ibarat suami istri yang beranak pinak sebagian besar aktivis Komunitas Utan Kayu (KUK). Sebagai aktivis mereka mendapat lahan untuk meneguhkan eksistensinya di komunitas yang banyak memperjuangkan kebudayaan, kebebasan dan HAM. Di sini, mereka mendapat kehormatan.
Namun karena sebagai aktivis gajinya kecil, mungkin, maka mereka juga merangkap sebagai staf/peneliti di Freedom Institute, yang dipimpin Rizal Malarangeng, dan mendapat gelontoran dana yang sangat besar dari Bakrie. Dengan demikian mereka bisa bergaya hidup bak sosialita Jakarta. Kendati taruhannya sangat besar, mereka sanggup menjalankan fungsi sebagai corong kepentingan kapitalis/neoliberalis yang berkepentingan menguras kekayaan RI, bahkan tak segan untuk menyengsarakan rakyat. Contohnya, dalam kasus pencabutan subsidi BBM yang lalu, para aktivis yang terhormat itulah yang berperan mengkampanyekan kepentingan para saudagar yang kini menguasai elite politik RI Inilah…INDONESIANA.
Jadi dalam kasus Bakrie vs Tempo, mustinya para aktivis ini berperan mendamaikan perseteruan “makbapaknya”. Gitu aja kok repot…..
Sesama konglomerat jangan saling mendahului. Selain bisnisnya menggurita, Bakrie juga punya bisnis media. Jadi pasti bisa merasakan pahit getirnya mengelola media. Jadi win-win solution lah…..
Mmm…bahasan yang lugas dan jawaban yang tegas dari tempo. Monggo terus maju TEMPO…..klo tidak banyak yang kebablasan.
Tempo harus menjalankan kegiatan jurnalistik sesuai uu pers, tapi Tempo bukan Tuhan yang merasa paling benar, kalo terbukti bersalah dari kacamata etik maupun hukum … ya harus konsekuan juga donk
Tetap semangat dan salut buat MBM Tempo yang telah memberikan informasi secara jujur, obyektif, faktuil dan rasional - untuk kepentingan rakyat banyak. Lain kata, angka 666 buat saya merupakan angka yang cantik. Jika ada yang menanggapi nya secara negatif, berarti orang tsb tidak mengetahui sejarah muncul nya angka angka yang di ‘mistiskan’ oleh golongan tertentu. Terima kasih.
Tetap semangat insan pers yang membela kejujuran dan kebenaran!!!
Yang terasa tidak adil dari mekanisme hak jawab, menurut saya, ketidakseimbangan ruang antara berita yang sudah telanjur beredar dengan jawaban yang diberikan oleh obyek berita yang merasa dirugikan. Misal, berita kategori laporan utama 4-5 halaman. Hak jawabnya cukup setengah kolom, itupun ditempatkan di pojok surat pembaca. Kemudian ditambah: Mohon maaf atas kekhilafan redaksi.
Siapa yang tertarik membaca surat pembaca? Apakah sebanding dengan jumlah pembaca yang tertarik membaca laporan utama, yang terprovokasi oleh cover dan heading yang mencolok? Ini terlepas dari persoalan Bakrie VS Tempo lho. Gimana itu Dewan Pers?
bakrie mbok jangan gitu to.
rumahku skrg jadi lumpur
rumahmu jadi istana
Apa yang dilakukan Tempo sudahlah benar. Sedangkan apa yang dilakukan Bakrie, hhmmm… ENTAHLAH !!!…..
HIDUP TEMPO, MAJU TAK GENTAR, BETUL NEGERI INI MENGANUT HUKUM RIMBA.YANG KUAT YANG MENANG. Yang berkuasa menang, padahal Bakrie itu apaan si loh….semoga Tempo menang dalam kasus ini, dan ga’ nyumbang miliaran rupiah lagi buat orang yg salah, masak yg benar yang kalah, ANEH. Lama-lama uang Tempo habis cuma buat bayar denda.Selalu saja pencemaran nama baik dijadikan bahan untuk menyerang bail karena takut belangnya kelihatan, tp saya yakin rakyat Indonesia mata hatinya masih menyala sehingga tau mana yg salah dan yang benar.
Saya dukung Tempo. JANGAN KALAH ma BAKRIE.
Udah kya ko mau jd mentri???
d stu jg udh kelihtan x… klo dia pengen lbih kya.
Semua angka2 Bakrie itu tidak benar, banyak penipuan didalamnya. Oleh sebab itu, begitu kena krisis goyang dia. Oleh sebab itu, TEMPO, maju terus, suarakan hak rakyat, jangan seenaknya saja dia. Pemerintah, jangan bela orang atau perusahaan yang tidak jujur.
Ayo, jangan gentar lawan Bakrie.
Semua angka2 Bakrie itu tidak benar, banyak penipuan didalamnya. Oleh sebab itu, begitu kena krisis goyang dia. Oleh sebab itu, TEMPO, maju terus, suarakan hak rakyat, jangan seenaknya saja dia. Pemerintah, jangan bela orang atau perusahaan yang tidak jujur.
Ayo, jangan gentar lawan Bakrie.
Uuh dasar ngga punya malu !!
AKU MENDUKUNG PENUH MAJALAH TEMPO DALAM BERBAGAI PEMBERITAANNYA SEHARUSNYA PEMERINTAH DAN PARA PENYELENGGARA NEGARA ATAU PEJABAT YANG DI PERCAYA OLEH RAKYAT NEGERI INI MENJADIKAN MAJALAH BERITA MINGGUAN TEMPO ATAU KORAN YANG KREDIBILITASNYA TERPERCAYA SEBAGAI SUMBER REFERENSI DALAM MENGAMBIL KEBIJAKAN ATAU KEPUTUSAN YANG BERPIHAK PADA RAKYAT DAN KEPENTINGAN BANGSA DAN NEGARA SECARA MENYELURUH SEHINGGA DI ERA REFORMASI INI PERS DAPAT TERUS MENJALANI FUNGSI DAN HAKIKATNYA SEBAGAI SALAH SATU PILAR DEMOKRASI NEGERI KITA TERCINTA YANG KAYA RAYA INI DEMIKIAN KOMENTAR KU TERIMAKASIH
dukung pers sebagai media pengawas negara…
maju terus TEMPO dengan idealisme keadilan dan obyektifitas
Seorang pejabat tinggi pernah berucap “Jangan kait-kaitkan dengan klenik”, eh koh TEMPO mirip ya… ada apa niih…
yessss!!! salut buat tempo, dari dulu sampai sekarang masih tetap konsisten menyuarakan aspirasi rakyat.. go to hell with aburizal..
Apa benar TEMPO majalahnya Ahmadiyah? Jika benar, ya ke laut aja……
Bagus, sekali2 Tempo perlu disentil, pers perlu dikontrol agar tak liar dalam menjalanken democrazy yang di Indonesia udah kebablasan ini.
Tapi dalam hal tuntutan AbuRizal Bakrie, saya ndak tau mana yg ndak bener, saya ndak mau komentar, ndak mau belain salahsatunya :))
Kurasa memang cocok kali pun kalau di dahinya ada angka 666, memang dia (Bakrie) udah jadi itu koq….
Lihat ajalah tingkah lakunya kan sama dengan tingkah lakunya 666…?? tamak/serakah, gila pangkat/jabatan, senang di atas penderitaan orang lain, tidak dapat merasakan (tdk sadar) akan penderitaan orang lain selama bertahun-tahun akibat perbuatannya sendiri dan golongannya dan juga merusak alam. Kan, sama sifatnya seperti 666..???
.
Begitulah Bakrie dan lain-2 pengikut-pengikutnya yang memuja teori ekonomi dan bisnis, hidup berdasarkan ekonomi semata dan demi ekonomi, bisnis, keganasan ekspansi menaklukkan entah apa, menumpuk meraup apa saja….Lalu mengangkat tangan layaknya petinju kelas bulu yang menjontorkan ‘lawan’
O, hidup mereka yang terperosok ke dalam sepotong alat dari Daya Hidup Karunia yang Sesungguhnya Luas Sekali
.
Aku, Kami, Menjunjung Tinggi Nilai-nilai Kemanusiaan, di situlah Jiwa Hidup dan Perjuangan Yang Sesungguhnya
.
~chf.
kritikan merupakan cara mengingatkan.jadi kita harus senang apibila ada seseorang yang mengkritik kita,karena pengkritik itu sayang sama kita agar tidak terjebak didalam lembah ke nistaan.klau dkritik kita marah brarti dia memang ada nyata terjadi..saya salut & bangga thdp majalah tempo yang berani dengan lantang & tegas menyatakan berita itu..kami mendukung anda ..”kebenaran bisa disalahkan tetapi kebenaran tidak bisa di kalahkan”..”katakan kebenaran walupun pahit” allahu akbar..allahu akbar..allahu akbar..kebenaran akan menang..
Hukum langit berlaku dan menunjukkan kuasanya.
Ical harus menerima karma.atas perbuatan kelompok usahanya. Ingat penderitaan rakyat korban Lapindo yang kehilangan segala-galanya.Dan yang paling konyol,kita masih ingat wawancara Ical( ketika masih menjabat Menko Ekuin ) dengan Tempo yang sangat jumawa memposisikan dirinya sebagai Menteri terbaik di kabinet SBY-JK. Bravo dan maju terus Tempo.Preman semacam TW saja dilawan apalagi pengusaha fasilitas model Bakrie.Sikat terus pantang mundur. Mayoritas rakyat Indonesia pasti mendukung usaha baik membela Kebenaran dan Keadilan.
tempo benar secara statistik. pertanyaannya apa data yang diambil betul? saya yakin dengan reputasinya, bahwa datanya juga benar. selama ini Tempo adalah sumber berita yang berani dan benar diantara sumber berita yang lain. saya ingat pada tahun awal 2003, ketika tidak ada satupun mass media memberitakan tindakan melampoi batas oknum penegak hukum di Daerah Aceh, Tempo memberitakannya.
Saya seperti melihat Indonesia, negeriku tercinta ini seperti terdiri dari dua kelompok warga negara. yang satu hanya memikir keuntungannyan sendiri dan yang lain mengorbankan diri untuk kepentingan orang lain. Saya kadang bertanya pada diri sendiri, di kelompok manakah saya, camat, bupati, anggota DPR, menteri, wakil presiden dan presiden berada?
Saya tidak dapat mempercayai kata-kata. Bangsaku termasuk aku terbiasa berbicara tidak jujur, manipulatif and berpura-pura. ingat kata-kata Suharto dan konconya, tentang “pembangunan”, padahal yang terus dilakukannyan adalah memperkaya diri. Saat buku Sekolah dasar mengatakan “jangan potong hutan sembarangan nanti akan mengakibatkan banjir”. teman dekat Suharto, melakukan pemotongan hutan secara tidak terkendali. kata-kata memang kebanyakan bohong. Saya lebih menyukai menilai dari tindakan.
Saya bangga dengan Presiden, Wakil Presiden dan menterinya, sekarang ini. namun saya juga melihat kadang tindakan mereka tidak memihak rakyat meski mereka sudah berusaha untuk memihak. biarkan mass media menjadi pengingat, bukankah negara yang kuat di dunia di indikasikan oleh kebebasan pers? apa kita lebih menyukai menjadi negara yang lemah? mereka yang memilih untuk membungkam pers adalah bentuk tindakan yang tidak memihak rakyat. siapa mereka?
Maju terus tempo!
Pengalaman dan kearifan yang akan berjaya.
Salam dari Bali.
maju terus tempo, jangan tempo-tempo muncul, tempo-tempo dibredel. Maju terus TEMPO pantang mundur. Gempur saja tuh Bakrie dan penjahat-penjahat ekonomi rakyat. Bisa banyangkan berapa banyak rakyat menderita kehilangan rumah tanah harta benda pekerjaan dan lain-lain.Memang Si JK tidak tahu diri dasar Golkar, golongan mungkar mau bantu pengusaha tapi gak mau bantu rakyat indonesia. Semoga Tuhan menenggelamkan di lumpur neraka !!!!!!
Pemberitaan yg di tuliskan Tempo sudah sesuai dengan prosedur.
Buat para penguasa di indonesia marilah merefleksi diri…???
baru digituin sedikit aja sensitif…. sok suci, sok dihina…
lah rakyat yang ditelantarin aja sampe ngerengek-ngerengek, nglesot-nglesot, ga pernah sedikitpun mendapatkan keberpihakan.
pejabat-pejabat bangsat, mentingin urusannya sendiri. saya salah satu rakyat yang kecewa telah berpartisipasi dalam pemilihan umum. padahal, sekarang aja gembar-gembor ga boleh golput. padahal kan golput juga pilihan. pilihan untuk tidak menunjuk pemerintahan yang ujung-ujungnya ga pernah berpihak pada rakyat !!!
Saya melihat type Group Bakri ini adalah contoh type2 sukses peggunakan kekuasaan dan berhasil berlindung di PARPOL (GOLKAR) sehingga untuk kasus kasus2 seperti:
BLBI
LAPINDO
Dana kampanye SBY
Suspensi saham BUMI Resources di BEJ, Etc.
Dapat di SP3. Bravo!! Semoga rakyat Indonesia tidak AMOK!!
kritik ibarat rem bagi kendaraan, saya jd kuatir apa yg bakal tjd jika kendaraan tanpa rem, menyerobot sana sini dan timbullah korban yang banyak…….pemimpin yg baik adlh abdi rakyat yang mau dikritik, buat penyadaran jika suatu ketika lupa atau khilaf dlm memimpin. Memang tdk semua org tahan dikritik dan seyogyanya pemberi kritik juga hrs bijak dlm mengkritik.
sya mah sampi mati juga tak pernah simpati dengan wartawan yang kadang tidak tau diri,katanya untuk kepentingan orang banayaak tetapi untuk kelompoknya , sama saja
Kita udah salah milih presiden dan partainya bbrp taon yg lalu…jangan golput.Gunakan hak suara anda utk memilih yg bener..demi masa depan generasi berikutnya..Meskipun nggak bisa dpt calon yg ideal, tp pilihlah..the best of the worst…( kalo semua partai dianggap nggak “bermutu”…)
Saya salut ama Tempo.
Sudah seharusnya saling mengkeritik untuk kebaik seluruh bangsa yg kita sanjung ini,bukan fitnah/mengarang cerita untuk kepentingan pribadi/usahnya.Pemerintah SBY sudah gagal dalam pemerintahannya,jgn buat kesalahan lagi karena keberpihakan ke dalam 1 golongan.Terima kasih tempo.
Menyelamatkan Bakrie seperti yang dilakukan pemerintah terhadap saham BUMI, saya rasa tidak ada salahnya. Meski itu sebuah intervensi pasar tapi tujuannya baik. Menyelamatkan dari sebuah kebangkrutan.
Yang salah adalah mengapa quick respon serupa tidak dilakukan oleh pemerintah terhadap korban lumpur Lapindo (korban Bakrie)meski dua tahun lebih telah terkatung2 dalam kebangkrutan?
Kebangkrutan Bakrie hanya menurunkan beberapa step peringkat dari orang paling kaya asia menjadi orang yang sedikit turun kayanya di Asia. Beda dengan korban lapindo, dari orang berada (punya rumah, sawah, pekerjaan) menjadi papa, tidak punya apa-apa.
bakrie memang ok. untung dia menteri, jadi berani main somasi. terhadap ‘666′ saja sudah takut nama baiknya tergoyahkan.
padahal, mestinya ia justru melindungi nama baiknya bila segera membereskan urusan harkat kemanusiaan korban lumpur Lapindo.
namanya juga bakrie… coba kalau pakai nama depan umar, pasti dia akan jadi guru yang baik nan sederhana dan penuh dedikasi. iya kan, bak(rie)?
ya rupanya lingkungan membuat orang menjadi seperti pakai kacamata kuda…
lihat aja disekitar kita, the haves dengan mobil mewahnya juga gak peduli dengan rahayat yang dari hari ke hari masih memikirkan kebutuhan dasar ….. perut
lihat juga tingkah pengendara motor di ibukota republik ini yang membuat ibukota negara ini mendapat nama lain “republik sepeda motor” …
cobaa berkaca dengan rejim soekarno, soeharto, mantan diktator romania, dan diktator-2 lainnya …..
kembali ke soal bakrie, kayaknya (kalau gak salah sich) bakrie senior (alm) sangat berbeda etika bisnisnya dengan yang jr…
jadi kuncinya ya penegakan hukum murni … , bukan cuma untuk yang punya fulus (dapatnya juga ???)
pokokke Bravo…. buat tempo yang sudah berani membuka kacamata kuda orang-2 yang berjamaah bertahan menterlantarkan rahayat korban lumpur lapindo…
terus merambah ke sektor finansial nasional akibat tak peduli dengan kehidupan rahayat biasa di sekitar lapindo…
tq tempo… tq, tq,
saya kira jawaban tempo di depan Dewan Kehormatan Pers sudah tepat, tetapi tergantung di Dewan tersebut lagi, apa pula putusannya
bukan hal baru bagi tempo terlibat dalam ranah hukum. yang kita ingin terus saksikan adalah “semangat” untuk terus menyuarakan kebenaran
Genis Ginanjar Wahyu
Dokter, Penulis Buku : Demam Berdarah a survival guide, Bentang Pustaka Mizan 2007, TBC pada Anak, Dian Rakyat 2008
butuh informasi dan tren gaya hidup sehat?
http://www.pestagagasan.blogspot.com
Menyelamatkan Bakrie seperti yang dilakukan pemerintah terhadap saham BUMI, saya rasa tidak ada salahnya. Meski itu sebuah intervensi pasar tapi tujuannya baik. Menyelamatkan dari sebuah kebangkrutan.
Yang salah adalah mengapa quick respon serupa tidak dilakukan oleh pemerintah terhadap korban lumpur Lapindo (korban Bakrie)meski dua tahun lebih telah terkatung2 dalam kebangkrutan?
Kebangkrutan Bakrie hanya menurunkan beberapa step peringkat dari orang paling kaya asia menjadi orang yang sedikit turun kayanya di Asia. Beda dengan korban lapindo, dari orang berada (punya rumah, sawah, pekerjaan) menjadi papa, tidak punya apa-apa.
Retin-a mexico….
Mfc2.com na1 c online-pharmacy-retin.html p. Retin-a directions and use. Retin-a mexico. Mfc2.com na1 c online-pharmacy-retin.html a. Retin a. Retin a reviews. Retin-a anti-wrinkle treatment….
KEREN
Menyelamatkan taik kucing,nggak ditolongpun dia tetap kaya,perusahaannya banyak been,heraan kenapa nggak tolong rakyat yang udah jadi korban dia aja.iyalah siapa peduli Bakri,wong Manonokrobek pun ninggalin Bakri karena pelit nggak bisa dikorek duitnya cing
[...] blog.tempointeraktif.com:Jawaban Tempo untuk Bakrie : Blog Tempo InteraktifHARI GINI PERCAYA TAHAYUL, JAMAN … memposisikan dirinya sebagai Menteri terbaik di kabinet SBY … kita, the haves dengan mobil mewahnya juga gak peduli dengan rahayat yang dari hari … [...]
Applaus buat TEMPO! Gitu donk, klo gak salah, kenapa takut?
Suarakan kebenaran walo pahit adanya, maju terus TEMPO!
Hi, I am new.This is my frist thread…lol.
say hello to all.
The following time I learn a weblog, I hope that it doesnt disappoint me as a lot as this one. I mean, I know it was my option to learn, but I really thought youd have one thing fascinating to say. All I hear is a bunch of whining about one thing that you can fix should you werent too busy in search of attention.
For anyone who is interested in the environmental hardships, it could gift all of them are aware that to bring about merely one field hard much more than a bit flowing shoots reasoning far better liters pertaining to oil and gas to bring about. dc no cost mommy weblog giveaways family trip home gardening residence power wash baby laundry detergent