Bank Century

Ada pemandangan “luar biasa” di Senayan pada 13 Januari lalu. Di balkon ruang sidang Panitia Khusus Angket Century DPR itu, sejumlah pejabat eselon satu Departemen Keuangan berderet takzim menyimak penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang tengah “diadili” oleh lebih dari 20 “hakim” anggota Pansus.

Sejumlah anggota Pansus bahkan sempat terkesima dan mempertanyakan kehadiran mereka. “Saat Wakil Presiden hadir pun tidak seperti ini,” kata Gayus Lumbuun dari PDI-P. Para staf karyawan Departemen Keuangan juga melepas Sri Mulyani di Lapangan Banteng ketika berangkat menuju ruang “pengadilan” yang katanya terhormat itu.

Sokongan diberikan, karena rupanya benteng reformasi Departemen Keuangan yang selama beberapa tahun dibangun dengan susah payah di bawah kepemimpinan Sri Mulyani kini tengah digempur dan terancam lebur. Padahal baru beberapa tahun terakhir mereka mengeyam perubahan stigma yang melekat berpuluh tahun di institusi mereka sebagai institusi terkorup di negeri ini.

Sri Mulyani, bos Departemen Keuangan, kini tengah menjadi “terdakwa” utama atas kasus Bank Century. Bersama mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono, keduanya dianggap paling bertanggungjawab atas penyelamatan bank bobrok itu pada November 2008, yang menelan dana Rp 6,76 triliun. Desakan mundur pun sudah mengalir deras ke arah keduanya.

» baca selengkapnya

Oleh GRACE S GANDHI &  METTA DHARMASAPUTRA

Kontroversi Audit Century, Dua Versi Satu Acuan

Meski sama-sama mengacu pada MoU Uni Eropa, BPK dan BI punya interpretasi berbeda soal analisis sistemik.

* * *

PEJABAT Sementara Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution agak terbata-bata. Diurainya kata demi kata secuplik isi siaran pers yang dibacakannya saat menggelar konferensi pers bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di gedung Departemen Keuangan pada 24 November lalu.

Kata-katanya tak lancar lantaran ia berbaik hati menyulihbahasan isi kutipan Nota Kesepahaman (MoU) Uni Eropa yang menjadi acuan bank sentral dalam melakukan analisis dampak sistemik Bank Century. “Saya terjemahkan saja ya,” ujarnya kepada para wartawan. » baca selengkapnya

Boediono, kini tak bisa sebebas beberapa waktu lalu ketika menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia. Ia pun ‘dipaksa’ untuk menjadi politisi dalam waktu singkat. Sekarang mantan Menko Perekonomian itu juga harus pandai-pandai berkomunikasi dengan masa dan berada ditengah khayalak ramai, sesuatu yang jarang dilakukannya.

Profesor ekonomi dari Universitas Gajah Mada itu memang di kenal santun, sederhana dan kalem. Selama menjabat berbagai posisi penting di pemerintahan, Ia dikenal irit bicara. Ia pun tak pernah mencicipi menjadi politisi.

Kini, setelah menerima pinangan Susilo Bambang Yudhoyono menjadi calon wakilnya untuk bertarung dalam pemilihan presiden mendatang, mau tak mau Boediono harus ‘bersolek’. Untuk ‘mendandani Boediono’, di sekelilingnya selalu ada yang siap sedia.

Mereka ada yang berasal dari tim sukses, petinggi partai, tokoh masyarakat dan orang-orang dekat Boediono. » baca selengkapnya

Seorang blogger baru telah lahir. Kenalkan, namanya Boediono. Ya, Boediono yang calon wakil presiden itu. Dia sekarang memiliki blog berjudul Boediono Mendengar. Di ruang sosial daring inilah mantan gubernur Bank Indonesia itu akan berinteraksi dengan khalayak, baik yang mendukung maupun menentangnya.

“Ah, yang bener, Mas? Memangnya siapa yang mengajari Pak Boed membuat blog?” tanya Mat Bloger.

“Saya nggak tahu, Mat. Dan nggak penting juga mengetahui siapa yang memberi dia inspirasi dan pelajaran mengenai blog.”

“Halah, kemlinthi. Sampean pasti kura-kura dalam perahu. Ya kan, Mas?” » baca selengkapnya

Metta Dharmasaputra

Seorang kawan lama yang tengah menempuh program doktoral melempar kerisauannya dari Inggris ke milis Fakultas Ekonomi UGM. “Di mana letak Neolibnya Pak Boed? Apa karena dia lulusan Amerika?,” ujarnya. “Seingatku, sewaktu ambil kuliah ekonomi industri, Pak Boed mengajarkan perkembangan hukum anti-trust, anti monopoli atau anti-cartels (Sherman Act, Clayton Act). Dan setiap pemikiran (ekonomi) selalu ada keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Bahkan setelah tiga tahun di UK aku bisa melihat kelemahan “welfare state” nya gaya Eropa yang sejalan dengan cita-cita sebagian besar partai politik di Indonesia.”

TEMPO/ Adri Irianto

Dari kalimatnya itu saya menebak, dia ingin mengatakan bahwa pemikiran ekonomi Boediono tak sepenuhnya menyerahkan semua urusan pada pasar (seperti kini marak ditudingkan kepadanya). Perlu juga sebuah campur tangan pemerintah, ketika mekanisme pasar menimbulkan sebuah ketidakadilan.

Di antara para bekas mahasiswa lainnya, yang kemudian juga muncul adalah kepingan-kepingan ingatan lama ketika Boediono mengajar hampir dua dekade silam. Rata-rata kesan yang membayang yaitu sosok Boediono yang bersahaja.

Setelan baju lengan pendek putih, celana pantalon abu-abu dan sepatu sandal hitam, menjadi trademark-nya setiap kali mengajar saban Sabtu pagi pukul 07.00. “Mata ini masih ngantuk seperti diganduli jin,” kata seorang bekas mahasiswanya. Tapi itulah bukti kesetiannya pada dunia akademik. Dosen terbang ini boleh dibilang hampir tak pernah mengabaikan mahasiswanya, meski ia musti mondar-mandir Jakarta-Yogya.

» baca selengkapnya