Kalau sudah begitu, jangan2 kita akan mengalami kasus Mesir saat ini. Padahal boleh dibilang Mesir terlambat. Kita lebih duluan.

Tapi mungkin kita sepertinya akan ada kerusuhan lagi. Demo2 besar lagi, karena ketidakpekaan pemerintah.

Penikmat ekonomi itu hanya kelompok atas dan menengah saja, monyong.

Lihat, orang-orang Mesir tolol juga. Kalau Mubarak jatuh, terjadi rezim peralihan, keadaan sama dengan kita, bukan lebih baik.

Menkominfo Lagi-lagi Berkelit

KELASMENENGAH.com – Menkominfo Tifatul Sembiring berkelit lagi. Sampai hari ini pengguna internet di Indonesia tidak cuma twitter tetap dipantau ketat oleh pemerintah antara lain dari Kemkominfo. “Indonesia masih seperti negara totaliter negara komunis,” kata aktivis HAM yang tidak mau disebut identitasnya.

Menurut aktivis tersebut pemerintah diam-diam tetap memantau dan memblokir informasi yang dikirim melalui internet oleh para aktivis ke lembaga-lembaga penting internasional seperti lembaga-lembaga di bawah PBB dan dinas-dinas interlijen asing. Sebelumnya Tifatul menegaskan pemerintah ingin memblokir situs pornogarfi saja.

Kepada detik.com Jumat (28/1/2011) Tifatul mengatakan pemerintah tidak menutup situs microblogging twitter di Indonesia. Itu berarti pemblokiran masih dilakukan terhadap komunikasi internet yang lain.

Seorang pengamat Barat yang tidak mau disebut identitasnya mengatakan sejumlah aktivis HAM Indonesia prihatin dengan masih banyaknya pelanggaran HAM di Indonesia. “Mereka peniup peluit yang baik untuk kami sehingga kami tahu dari sumber-sumber pihak ketiga itu soal berbagai pelanggaran HAM disini,” katanya.

Pengamat tersebut menambahkan komunikasi internet tidak hanya twitter tidak boleh diblokir rezim manapun apalagi hanya oleh seorang menteri.

Seperti dilansir detik.com, Tifatul sepertinya tetap berkelit dengan mengatakan Indonesia adalah negara terbuka yang memberikan kesempatan setiap orang untuk bebas bicara. “Kita tidak akan menutup, twitter itu sosial media. Itu kan saluran saja, sama dengan yang lain,” kata Tifatul.

Sejumlah pengguna internet di Indonesia yang aktif memantau dan memberikan laporan berkala kepada lembaga-lembaga internasional mengaku mereka ingin bukti bukan teori maupun janji.

Mereka mengaku sulit mengakses situs institusi dan intelijen global penting seperti Amnesty International, UNHCR, CIA Amerika, MI6 Inggris, FSB Rusia dan lainnya, yang dahulu mudah diakses di Indonesia. “Situs-situs itu kini hanya bisa diakses dari luar negeri misalnya dari Singapura,” katanya. (rgs).