Enak di Blog dan Perlu

Negeri ini sepertinya tidak habis-habisnya didera isu penyimpangan pajak, mulai dari kasus Gayus dengan beberapa perusahaan, kasus PT the Master Steel Manufactory yang melibatkan pegawai pajak Eko Darmayanto, dan beberapa kasus pajak lainnya. Jika hal ini dibiarkan terus menerus akan menimbulkan distorsi kepercayaan di tengah-tengah masyarakat dan keengganan untuk membayar pajak.  Dan distorsi ini, menurut Joseph Stigliz—dalam bukunya the Price of Inequality— akan bermuara pada perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Baru-baru ini kita juga terperangah dengan terungkapnya kasus penyimpangan pajak yang dituduhkan kepada Asian Agri. Kasus Asian Agri mendapat perhatian yang cukup luas dari berbagai pihak, termasuk Pemerintah, karena disinyalir kasus penyimpangan pajak terbesar yang dilakukan oleh korporasi, walau pun Asian Agri menolak tuduhan itu. Setelah melalui proses yang panjang dan melelahkan, pada Desember 2012, perusahaan ini oleh Mahkamah Agung diwajibkan untuk membayar denda sebesar Rp2,5 triliun. Denda tersebut berasal dari akumulasi hutang pajak sebesar Rp1,25 triliun yang coba dikemplang oleh Asian Agri sejak 2002-2005 (Tempo, Edisi 24-30 Juni 2013). Kasus ini baru terungkap setelah mantan karyawan perusahaan membongkar skandal pajak tersebut pada 2006.

Menarik untuk menganalisa praktik penghindaran pajak, sebagaimana yang dituduhkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Asian Agri, dari kaca mata good corporate governance.  Kasus ini tidak akan menjadi terang benderang jika mantan karyawan perusahaan tidak menjadi peniup peluit (whistle blower), padahal perangkat tata kelola (governance) yang ada di dalam perusahaan seharusnya dapat mendeteksi penyimpangan pajak ini sejak dini. Dan ini menyebabkan transparansi dan keterbukaan (disclosure) laporan keuangan yang disampaikan oleh perusahaan sudah direkayasa dan tidak mencerminkan nilai perusahaan sesungguhnya.

Dalam perspektif good corporate governance, ada tiga pilar governance perusahaan yang tidak bekerja dengan baik dalam kasus Asian Agri, yang dapat dijadikan pelajaran bagi perusahaan lain untuk menghindari kasus serupa terulang kembali.

INTERNAL KONTROL
Pertama, internal kontrol perusahaan telah gagal melakukan tugasnya mendeteksi praktik penyimpangan pajak yang dilakukan oleh perusahaan.  Sebagai pilar pertama dalam menyangga transparansi dan keterbukaan laporan keuangan, internal kontrol memiliki akses yang tidak terbatas terhadap seluruh catatan, dokumen, dan informasi yang ada di dalam perusahaan. Dengan akses yang tidak terbatas ini, seharusnya internal kontrol perusahaanlah yang paling pertama mengetahui jika ada penyimpangan dalam perusahaan. Namun, memang sebuah anomali yang terjadi, dalam praktiknya sangat jarang internal kontrol menemukan praktik kecurangan dalam perusahaan.

Sebagai perusahaan yang tertutup (tidak dimiliki publik), memang internal kontrol perusahaan tidak dapat bekerja secara maksimal karena anggota internal kontrol dipilih dan diberhentikan oleh manajemen perusahaan. Dalam situasi seperti ini, sulit bagi internal kontrol perusahaan untuk berbuat maksimal dalam memonitor perilaku manajemen perusahaan yang melakukan kecurangan. Berbeda halnya dengan perusahaan terbuka (dimiliki oleh publik), karena perusahaan terbuka mempunyai Komite Audit dan Komisaris Independen yang dapat dijadikan sebagai tempat berkonsultasi bagi internal audit dan melaporkan kecurangan yang terjadi dalam perusahaan. Di samping itu, di perusahaan terbuka, kepala unit audit internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.

Sehingga ada check and balances yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, terutama Komisaris Independen, terhadap tindakan yang mungkin dapat merugikan anggota internal audit—jika mengungkapkan kecurangan manajemen— dalam bentuk intervensi dari manajemen perusahaan.

DEWAN KOMISARIS
Kedua, Dewan Komisaris perusahaan. Sebagai pihak yang dimandatkan oleh pemegang saham untuk mengawasi manajemen, Dewan Komisaris membuat kebijakan strategis, memonitor kinerja manajemen, memastikan internal kontrol perusahaan berjalan dengan baik, dan memastikan bahwa laporan keuangan disajikan oleh manajemen bebas dari kesalahan yang material, termasuk memastikan adanya transparansi pajak. Dengan peran yang vital, dalam kasus Asian Agri, seharusnya Dewan Komisaris dapat mendeteksi adanya kemungkinan penggelapan pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan sejak dini.

Dengan gagalnya Dewan Komisaris dalam mendeteksi penyimpangan dalam perusahaan, menurut pendapat saya, fungsi Dewan Komisaris harus direvitalisasi. Kita paham, dalam perusahaan tertutup yang dimiliki oleh segelintir orang tertentu yang berkelindan satu sama lain, Dewan Komisaris hanya berfungsi sebagai tukang stempel (rubber stamp) dari seluruh kebijakan yang dibuat oleh manajemen. Untuk merevitalisasi fungsi Dewan Komisaris, harus ada  Dewan Komisaris yang berasal dari pihak luar yang independen dan berkualitas, sehingga ada check and balances terhadap  kebijakan yang diambil oleh manajemen.

Hal ini tentu saja merupakan tantangan, dengan karakteristik kepemilkan saham yang terkonsentrasi (concentrated ownership structure) di Indonesia, apa lagi perusahaan tertutup, harus ada kesadaran dari pemegang saham untuk menciptakan check and balances dalam pembuatan kebijakan perusahaan, yang akan berdampak pada kinerja perusahaan untuk jangka panjang.

Dalam kasus Asian Agri, seharusnya Dewan Komisaris dapat mencegah penyimpangan pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan, karena salah satu tugas dari Dewan Komisaris adalah memastikan bahwa manajemen menjalankan perusahaan berdasarkan peraturan yang berlaku, termasuk memastikan kepatuhan pada peraturan perpajakan.

AKUNTAN PUBLIK
Pilar ketiga dari praktik good corporate governance dalam menjaga transparansi dan keterbukaan  adalah akuntan publik. Sebagai pihak independen yang melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan, akuntan publik dibayar oleh perusahaan untuk menemukan penyimpangan yang material dalam perusahaan, baik yang disebabkan oleh kesalahan dalam menerapkan prinsip akuntansi maupun yang disebabkan oleh fraud.

Saya tidak mendapatkan laporan keuangan Asian Agri periode 2002-2005. Namun, akan sangat memprihatinkan, jika akuntan publik memberikan opini wajar tanpa pengecualian (Unqualified Opinion) atau clean audit terhadap laporan keuangan Asian Agri periode 2002-2005. Ini berarti akuntan publik telah gagal melakukan fungsinya untuk mendeteksi kemungkinan penyimpangan dan fraud terkait dengan perpajakan, yang mungkin dilakukan oleh Asian Agri.

Kita sudah belajar dari kasus Enron—di Amerika Serikat—di penghujung tahun 2011. Enron melakukan fraud dan merekayasa laporan keuangan, bekerjasama dengan akuntan publik perusahaan, Arthur Anderson. Akhir dari semua drama itu adalah kebangkrutan kedua perusahaan itu. Arthur Andersen tidak menunjukkan sikap independensi, objektivitas, dan profesionalitasnya dalam melakukan audit terhadap Enron. Hilang lenyaplah perusahaan akuntan publik tersebut yang dengan susah payah didirikan oleh pendirinya, yang sangat berbakat  dan menjaga kredibilitas di bidang akuntansi, Arthur Andersen, pada tahun 1913.

Pada tahun 1932, Arthur Andersen, dalam sebuah pidato yang terkenal  di suatu Universitas, menyampaikan kepada para akuntan di Universitas tersebut, “If the confidence of the public in the integrity of accountants’ reports is shaken, their value is gone” (seorang akuntan publik yang tidak memiliki integritas, tidak lagi punya nilai).

Gagalnya ke tiga pilar governance Asian Agri dalam menjaga transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan dapat menjadi inspirasi bagi perusahaan lain untuk memperkuat dan memberdayakan ke tiga pilar governance tersebut.

Komentar [8]

Feed  •   Trackback  •   Kirim Komentar

8 Komentar untuk “Tiga Pilar Transparansi Pajak”

  1. akuahmadjuga | 1 September, 2013 11:46

    akuahmadjuga suka

  2. marsono | 3 September, 2013 20:05

    kalau boleh jujur, yang salah sebenarnya pendidikan kita dari tk sampai perguruan tinggi, banyak pungutan, tidak disiplin, dan moral rendah, mari mulai dari hal2 yn kecil

  3. marsono | 3 September, 2013 20:18

    untuk membangun bangsa kita harus punya rasa malu, disiplin dan bertaqwa kepada Tuhan YME, selama kita nggak pernah punya rasa malu selamanya bangsa ini akan terpuruk

  4. marsono | 3 September, 2013 20:21

    dikenterian itu gaji pegawainya sudah cukup tinggi dibanding kementrian lainnya, tapi pegawainya masih bermain dengan uang pajak (maaf tidak semuanya sich) tapi memalukan

  5. marsono | 3 September, 2013 20:25

    tolong tingkatkan pembinaan para WP, jangan salah administrasi aja denda-2 dan dendaaa, padahal blum tentu kesalahan pada WP, AR-nya gimana tuch.

  6. marsono | 3 September, 2013 20:34

    saya wp baru, saya laporan tahunan sdh bertahun-tahun baru kena teguran pajak, sementara lapoan saya sdh diterima pegawai pajak (dalam amplop) form lama.

  7. marsono | 3 September, 2013 20:41

    saya wp yang apabila ada transaksi selalu dipotong pajaknya (maaf bukan pengemplank pajak) tapi karena kelahan laporan dendanya minta ampun (orang pajak kalau ada maunya hanya berdasrkn und-2 pajak yg ditekankan bukan pada permasalahan wp yg dihadapi, lagi pula kompensasi pajak untuk pengembangan usaha secara langsung para wp juga nggak maksimal

  8. fiscus | 4 September, 2013 03:34

    @marsono, emang gaji pegawai djp brp bos? Jgn asal ngomong, apa thp 10jt/bln (tdk ada fasilitas lain) cukup? emang itu bkn dijadikan alasan buat korup. Intinya, jgn asal ngomong, tdk ada hubungan antara gaji dgn mental korup. (Bandingkan dgn ketua SKK Migas, brp thpnya perbulan?)

Silakan berkomentar, kawan!