Jan
15
Bank Century
Ada pemandangan “luar biasa” di Senayan pada 13 Januari lalu. Di balkon ruang sidang Panitia Khusus Angket Century DPR itu, sejumlah pejabat eselon satu Departemen Keuangan berderet takzim menyimak penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang tengah “diadili” oleh lebih dari 20 “hakim” anggota Pansus.
Sejumlah anggota Pansus bahkan sempat terkesima dan mempertanyakan kehadiran mereka. “Saat Wakil Presiden hadir pun tidak seperti ini,” kata Gayus Lumbuun dari PDI-P. Para staf karyawan Departemen Keuangan juga melepas Sri Mulyani di Lapangan Banteng ketika berangkat menuju ruang “pengadilan” yang katanya terhormat itu.
Sokongan diberikan, karena rupanya benteng reformasi Departemen Keuangan yang selama beberapa tahun dibangun dengan susah payah di bawah kepemimpinan Sri Mulyani kini tengah digempur dan terancam lebur. Padahal baru beberapa tahun terakhir mereka mengeyam perubahan stigma yang melekat berpuluh tahun di institusi mereka sebagai institusi terkorup di negeri ini.
Sri Mulyani, bos Departemen Keuangan, kini tengah menjadi “terdakwa” utama atas kasus Bank Century. Bersama mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono, keduanya dianggap paling bertanggungjawab atas penyelamatan bank bobrok itu pada November 2008, yang menelan dana Rp 6,76 triliun. Desakan mundur pun sudah mengalir deras ke arah keduanya.
Tak terbayangkan Sri yang pernah diganjar Bung Hatta Anti-Corruption Award kini justru disidang bak tersangka koruptor di sidang Pansus. Ia dituding terlibat dalam sebuah konspirasi besar mengalirkan dana haram bailout Century ke Partai Demokrat dan tim pemenangan Pemilu Susilo Bambang Yudhoyono yang kini terpilih kembali menjadi Presiden.
Pengusutan memang diperlukan, untuk menghindarkan kita semua dari fitnah. Tapi, pagi-pagi menerakan stigma hitam itu kepada Sri Mulyani dalam kaitannya dengan kepentingan Istana rasanya terlalu gegabah. Melihat track-recordnya, Sri bersama para pembantu utamanya justru selama ini kerap mengobrak-abrik kukuhnya dinding Istana.
1. Kasus Nike dan Hartati Murdaya
Kasus ini meruap sekitar tiga tahun lalu. Di bawah kepemimpinan Dirjen Bea-Cukai Anwar Supriyadi yang saban hari sudah berkantor sejak pukul lima subuh ini, aparat baju biru ini menyita 40 ribu pasang sepatu buatan dua perusahaan milik Hartati senilai Rp 10 miliar karena dianggap melanggar aturan kawasan berikat (majalah Tempo, 29 Mei 2007).
Siapa pun tahu, Hartati adalah pengusaha yang dekat dengan SBY. Kecewa dengan perlakuan Bea-Cukai, sepucuk surat dilayangkannya ke Istana. Tapi, Anwar dan Sri Mulyani bergeming. Proses pengusutan jalan terus. Buntutnya, raksasa sepatu Nike memutus kontraknya dengan dua perusahaan sepatu milik Hartati yang telah menjalin bisnis berpuluh tahun.
2. Kasus saham Bakrie
Di kasus ini, Sri berduet dengan Kepala Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) Fuad Rahmany. Krisis global yang merontokkan pasar uang dan saham dunia pada pertengahan 2008 , rupanya juga meluluhlantakkan saham-saham di Indonesia. Yang terparah dialami oleh Grup Bakrie, yang kala itu primadona investor di bursa lokal.
Saham grup Bakrie yang longsor hebat, membuat perusahaan ini langsung terbelit masalah utang akibat nilai jaminan sahamnya tidak lagi memadai. Bakrie terancam kehilangan kepemilikan sahamnya. Itu sebabnya, suspend atau penghentian sementara perdagangan sahamnya tak buru-buru dicabut agar harga sahamnya tak terus longsor dan mereka punya cukup waktu untuk bernegosiasi.
Di titik ini, Sri dan Fuad tak hanya berbenturan hebat dengan Aburizal Bakrie yang kala itu menjabat Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, tapi juga dengan kalangan Istana. Sri dan Fuad memutuskan untuk tetap membuka kembali perdagangan saham grup Bakrie pada 5 November 2008 untuk menegakkan aturan main di pasar modal. Kubu Ical dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menentang keras, dengan alasan untuk melindungi perusahaan nasional.
Di tengah tentangan itu, pencabutan suspend saham Bumi Resources diputuskan tetap akan dilakukan. Tapi, di detik-detik akhir, rencana ini dibatalkan. Belakangan diketahui rupanya ada intervensi dari Istana Presiden. Gara-gara ini, Sri dan seluruh jajaran eselon satu sempat menyampaikan niatnya untuk mundur, jika tak lagi dipercaya menjalankan tugas sepenuhnya.
3. Kasus Pajak Asian Agri
Kali ini Sri berduet dengan Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution. Yang dihadapinya tak enteng, yaitu perusahaan sawit Asian Agri milik Sukanto Tantoto, orang terkaya di Indonesia 2006 dan 2008 versi Forbes Asia. Sri dan Darmin ngotot membawa kasus dugaan penggelapan pajak terbesar dalam sejarah republik senilai Rp 1,4 triliun ini ke ranah pidana.
Tapi, rupanya jalan tak lempang. Dukungan pun tak didapat. Sejumlah anggota DPR, termasuk Melchias Mekeng, anggota Fraksi Golkar yang kini anggota Pansus Angket Century, meminta kasus ini diselesaikan lewat jalur damai alias sebatas sanksi administratif. Suara Istana Wakil Presiden pun sami mawon.
Padahal, aturan menyebutkan, jika kasus pajak sudah masuk tahap penyidikan, tak bisa lagi dialihkan ke jalur administratif. Ancaman sanksinya yaitu penjara dan hukuman denda 400 persen plus tunggakan pokoknya. Sebaliknya, kalau jalur damai tadi, dendanya paling banter cuma 48 persen (2 persen per bulan selama maksimal 2 tahun).
Presiden memang menyokong penuh pengusutan tuntas kasus ini. Tapi, buktinya sampai sekarang Kejaksaan dan Polisi tak pernah serius memproses kasus ini dan melimpahkannya ke pengadilan. Vincent yang membocorkan rahasia ini pun kini malah mendekam di penjara dengan hukuman 11 tahun. Dan kini Ditjen Pajak tengah berurusan dengan kasus pajak Grup Bakrie yang ditaksir merugikan negara Rp 2,1 triliun.
4. BI dan Boediono
Dalam kaitannya dengan Boediono, sumber-sumber di Bank Indonesia juga menuturkan sejumlah fakta. Menurut mereka, sejak Boediono masuk bank sentral, sejumlah reformasi dilakukan.
Sudah bukan rahasia umum, terdapat banyak faksi di tubuh bank sentral, baik di lingkungan pejabat dan karyawan BI maupun dalam hubungannya dengan DPR. Ini karena sistem pemilihan Dewan Gubernur BI yang tidak satu paket. Akibatnya, setiap Deputi Gubernur punya pendukung masing-masing di DPR. Dan seperti kita tahu, salah satu “orang kuat” di BI adalah Aulia Pohan, yang notabene besan Yudhoyono.
Pemecahan faksi inilah yang sedang dikerjakan Boediono. Selain itu, sebanyak 50 pengawas BI dikocok ulang untuk memutus mata rantai peluang praktek kolusi dan korupsi. Tak ada lagi tebar duit bagi wartawan di BI. Hidangan rapat pun menjadi jauh lebih sederhana.
Masalahnya, di tengah berbagai perombakan itu, Century keburu kolaps. Keputusan penyelamatan harus diambil, dan akibatnya Boediono kini menjadi tertuduh utama di mata anggota Pansus.
Dari paparan panjang dan sejumlah contoh kasus ini, saya pribadi meragukan praduga yang sudah ditebar dalam kasus Century bahwa Sri Mulyani dan Boediono menyelamatkan bank bobrok itu semata-mata untuk kepentingan Istana. Sebab, kenyataannya berkali-kali mereka justru harus berhadapan dengan kukuhnya tembok Istana.
Sebaliknya, saya justru mempertanyakan para anggota Pansus dan partai-partai tempat mereka bernaung. Meski terkesan galak, bukankah sebagian besar dari mereka justru beramai-ramai merapat ke Istana untuk berebut kursi jabatan dan membangun koalisi. Tak terkecuali PDI-P yang akhirnya berhasil mendapat “kado istimewa” jabatan Ketua MPR bagi Taufik Kiemas dari Partai Demokrat.
Pertanyaan besar lain yang mengganggu saya, kenapa pula para anggota Pansus yang “super galak” itu mendadak melempem ketika ditanya “Akankah memeriksa Presiden Yudhoyono?” Hanya PDI-P dan Hanura yang sepakat. Sisanya menganggap belum perlu. Padahal, Sri Mulyani dan Boediono bolak-balik dicecar soal adanya intervensi Istana dalam kasus Century.
Jika sudah begini, siapa sesungguhnya yang tengah berperan sebagai “Benteng Istana”?
*) Metta Dharmasapautra, Redaktur Pelaksana Koran Tempo
kesimpulannya: sby bermasalah
Saya tidak meragukan bahwa bahwa Sri Mulyani dan Budiono adalah figur yang bersih dan terhormat. Meski demikian, pertanyaannya adalah apakah kebijakan penalangan terhadap bank century yang mereka lakukan didasari oleh informasi yang steril dari kemungkinan adanya rekayasa oleh pihak-pihak lain ? Saya ragu bahwa kecerdasan serta kebersihan cukup untuk melawan sistim dan lingkungan yang sudah terlanjur sangat licik.Mereka berdua hanya menjadi korban…
…benteng istana justru DPR sendiri?…
yang saya liat anggota pansus sudah punya keputusan sebelum memulai penyelidikan. jadi yang sekarang terjadi bukan mencari fakta tapi mencari pembenaran
Yang harus diperiksa adalah SBY
Boediona memberikan data yg tidak valid kepada Sri Mulyani utk mengambil keputusan menyangkut keuangan negara SEBESAR 6,7 T. Sri Mulyani telah menyatakan hal tsb dgn jelas dan menyatakan hanya bertanggung jawab atas dana bail out sebesar 670 milyar. Boediono menyalahkan bawahannya atas masalah data tsb. Sri Mulyani mengaku melapor kepada Presiden atas keputusan bail out tsb. Presiden mengesankan seolah tidak tahu dan tidak terlibat atas keputusan tsb. Jika kualitas pemimpin seperti ini, hanya merasa memiliki kewenangan tapi tidak memiliki tanggung jawab……..Bisa dibayangkan kenapa Indonesia tidak bisa berkembang
Jujur, pandai dan berintegritas belumlah memadai untuk meruntuhkan sarang penyamun di BI. Inilah suratan takdir pak Boediono yang dikerjai oleh suatu konspirasi jaringan siluman sakti yang sudah lama bahureksa di tubuh BI.Tanggung Jawab memang tetap pada Gubernur BI waktu itu, tanggung beban akibatnya harus di ganjarkan pada para pelakunya yaitu para Siluman Sakti tsb. Sayangnya pansus sudah menetapkan sasaran tembaknya yaitu Pak Boediono yang sekarang Wakil Presiden melalui sasaran perantara Sri Mulyani selaku ketua KSSK pada waktu itu… Memangnya Presiden akan berbuat apa? Cuma Tuhan swt yang tahu.
Gus Dur almarhum ternyata benar sekali saat menyebut taman kanak kanak bagi sekelompok orang yang mendadak punya kekuasaan yang sangat besar itu, dalam kasus Century ini kitapun menyaksikan kembali kanak kanak itu bertingkah sesuai pesanan “sponsor”nya untuk benamkan dua pejabat terbaik Indonesia dan parahnya dagang sapi kekuasaan masih akibatkan kita, kaum jelata, hanya bisa menatap pembusukan terpimpin ini berlangsung tanpa bisa mencegahnya.
saya setuju dengan pendapat yang mengatakan mungkin DPR itu sendiri yang jadi benteng istana.
yang saya sedikit heran, kalo century yang sampai 6.7 T aja sampai diributkan tiap hari, kenapa kasus pajak yang 2,1 T itu ga digarap? padahal kalo dendanya sampe 400 persen itu artinya negara dirugikan sampai 10 T lebih dan pajak jelas - jelas uang negara, tidak seperti uang century yang katanya masih bisa diperdebatkan.
pembiaran SBY dalam kasus century cuma memperparah keadaan saja.
BAGAIMANA KALAU KITA GALANG : SRI MULYANI FOR PRESIDENT
posting yg bagus dan justru semakin menunjukan banyak nya motif2 busuk yg ingin menjatuhkan ibu Ani dan Pa boed karena mereka ebrdua lah ternyata yang bisa membawa perubahan yang lebih baik..
utk sodara acoal : saya tidak sependapat dengan pernyataan anda. jika dikatakan menyangkut keuangan negara sebesar 6,7T itu. krn seperti ditegaskan oleh menkeu. bahwa modal yg disertakan kepada Century itu berasal dari premi asuransi yg dibayarkan bank. sementara sudah ada UU yang mengatur ttg LPS. apa yang menjadi kewenangan dan bagaimana tanggung jawabnya. perlu diingat, bahwa sebagai badan hukum maka memmpunyai kewenangan sejauh itu sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. sementara kalau jumlah modal penyertaan yang berubah terus dari angka yang cuman miliar-an menjadi triliun. itu sangat dimungkinkan. mengapa? karena pada saat dilakukan perhitungan, nasabah terus melakukan penarikan dana. sehingga dana talangan melonjak..
yang pasti jadi kerugian negara adalah 2,7 M yang digunakan untuk pansus! itu jelas ga akan kembali (itu uang rakyat benar!) sementara uang 6,7 T itu selama Century masih beroperasi maka uang masih ada..
salam,
Saudara Victor mengoreksi Saudara Acoal tetapi lupa bahwa modal awal LPS sebesar Rp4T berasal dari negara.
Jujur dan Cerdas dua hal yg berbeda.cerdas blm tentu jujur dan sebaliknya.dan belum tentu permanen. track record yg ada di masa lalu tdk bs menghapus kemungkinan sebaliknya di masa berikutnya.SM pernah mau mengundurkan diri karena diintervensi,tetapi pernah jg tdk bersikap apa2 ketika diintervensi(kasus pajak asian agri).eh sekarang malah “terkesan dikorbankan”.mungkin SM org jujur,tapi bisa saja dia suatu kali tak di jalur yg benar,sekalipun karena dijebak/terjebak.kl benar ini yg terjadi,ya ga bisa dielak.yg bisa dilakukan adalah bicara sejujurnya.semoga semuanya jelas,apapun hasilnya.
sodara Moh. Arif Widarto
benar sekali. terimakasih masukannya. saya tidak lupa namun memang tidak menyertakan. karena saya mencoba membatasi terhadap scope Rp.6,7T yang sodara acokal sebutkan.bahwa ada penyertaan modal pemerintah sebesar RT4T di LPS, itu memang sangat benar. namun perlu diingat bahwa modal itu masih ada disana, tercatat di neraca lembaga (seperti halnya penyertaan modal LPS yg tercatat di neraca bank century). jika setelah 3 tahun ternyata bank century dinilai LPS gagal dan dilikuidasi sehingga semua asset harus dijual, maka pada saat itulah akan kita ketahui ada tidaknya kerugian. jika ternyata nilai asset di atas Rp.6,7T dan ternyata setelah dihitung masih lbh besar dari inflasi. maka tidak terjadi kerugian (secara kasar sih, jika negara tidak mau rugi. maka negara tarik saja dana penyertaan ke LPS yg sebesar Rp.4T itu.. dijamin ga ada kerugian negara. tapi jgn minta laporan tahunan dr LPS lho ya…hehehehe)
* note : UU ttg LPS adalah UU No.24 tahun 2004. silakan dicermati. terimakasih
ngendikane alm gus dur,dpr telah melorot dari tk ke play group,ini dapat dibenarkan dengan sikap2 arogansi mereka para pansus(sering saya melihat &mengamati siaran metro tv dlm kasus sentury)terhadap orang yang masih”PATUT DIDUGA BERSALAH”saja seprti itu.SM+BD berbuat untuk kepentingan ekonomi makro&langkah antisipatif terhadap krisis global,serta membendung inflasi,bukan malah dikejar2 dpr,yang notabe-nya mereka orang baru(plus:sbagai blantik/perantara dagang sapi”KEKUASAAN”YANG kelihatannya sudah keblet(puuingin buuanget)menggeser SM-BD dari kursi Wapres+Menkeu.Saya setuju dg pansus,tapi dengan cara2 yang Elegant,bukan kayak HAKIM mengadili pencuri.Yang sopan dikit dong!!!pesanan jangan mengorbankan kepentingan negara.
Sri Mulyani dan Budiono ke laut aja, masak begitu mudahnya menggelontorkan duit negara untuk perampok kayak Robert Tantular….
berharap saja agar panitia pansus bisa benar-benar bekerja secara objektif dan maksimal…Jangan lagi ada adegan-adegan ‘konyol’ dalam sidang
ya maju terus Pansus DPR, jgn sampai ditunggangi oleh kepentingan koalisi… kami rakyat berdo’a selalu agar negeri ini semakin makmur dan sejahtera.
prestasi SM + BD ya tetap prestasi, dan jika terjadi indikasi kesalahan prosedur atau kebijakan atau terbukti merugikan rakyat ya tetap diproses secara proforsional…
sepertinya pemerintahan kita harus diperbaiki….
semoga generasi selanjutnya lebih jujur dan lebih baik
Ibarat permainan catur, selain benteng, istana juga punya “kuda”, “peluncur”, dan “ster” yang lebih mobile dan lincah bermanuver, disamping tentunya pion-pion yang siap memblokade musuh. Pertanyaanya tentu: siapa mereka dan apa yang mereka lakukan sekarang. Maaf nggak bisa ngejawab. Cuma sebatas pemikiran saya saja, yang sangat menggemari film “conspiracy theory”.
Saya kurang paham masalah century gate secara mendetail, maklum saya hanya rakyat yang tidak pintar masalah ekonomi dan ilmu-ilmu hebat lainnya seperti bapak/ibu di ‘Senayan’ sana. Namun dari pandangan saya dari menlihat acara dengar pendapat antara pansus century dan para pejabat yang di undang, terutama bu sri mulyani dan pak boediono, kok rasa-rasa-nya seperti polisi menginterogasi penjahat. Bukan seperti bayangan saya, ada debat intelektual soal penanganan century sehingga orang bodoh seperti saya ini tahu bagaimana proses orang-orang pintar itu ber-argu, untuk akhirnya dapat diambil kesimpulan ‘apa yang terjadi sebenarnya’, karena sebenarnya itukan tujuan para ‘pejabat senayan’ atau memang ingin juga sekaligus berperan sebagai polisi dan hakim?
Saya kurang yakin akan moralitas ekonom UI, semenjak mafia Berkeley terungkap. Kita telah menjadi provinsi USA semenjak mafia berkeley beraksi, dari exon mobil di Lok semauwe aceh s/d freeport di irian, dari sabang hingga merauke, semua tambang2 kita di garong habis oleh persh asing dengan kerjasama politisi Jakarta.
Semoga Bu Sri dan Pak Boed membaca artikel di atas itu. Semoga hati nuraninya keduanya tergerak untuk menolak menjadi korban dan kemudian demi kepentingan bangsa membeberkan apa adanya apa yang benar-benar keduanya ketahui tentang kebobrokan istana yang merugikan negara. Semoga. Amin.
kita kan bisa melihat integritas seseorang dari track recordnya. apa yang sudah dikerjakannya di masa lalu.
jadi, silahkan perhatikan track record SM & BD. lihat jg track record anggota pansus century itu & DPR pada umumnya.
gitu aja kok repot.
Meskipun Budiono dan Sri m cerdas dan sederhana, tetapi jika masuk ke suatu sistem tidak akan bisa merubah sistem yang ada, pasti akan ikut sistem yang ada, jadi mengikuti sistem yang buruk/baik.
pansus kalaou anda loby terlalu banyak mungkur karena takut jabatan anda tidak punya nyali mendirikan negara pastikan diri anda adalah abdi negara
katakan saja apayang telah terjadi
katakan itu benar dan katakan manayang salah jika anda takut anda adlah sama dengan saya ketika saya bohong pada istri saya ketika saya sering selingkuh hehehehehehe….. ini semua garagara uang
nggak ada maling ngaku…
nyam..nyam…nyam…