Enak di Blog dan Perlu

header-blog-tempo-interaktif

Pada tanggal 9 Mei 2012, untuk pertama kalinya tiga perguruan tinggi besar Indonesia yaitu UI, UGM dan ITB secara bersama-sama melakukan seminar mengenai jembatan Selat Sunda dari berbagai perspektifnya. Meskipun sebagian besar makalah yang disampaikan adalah berasal dari para peneliti UI, namun kehadiran UGM dan ITB dalam acara tersebut memberi warna lain bagi rekomendasi hasil seminar. Jembatan Selat Sunda atau JSS telah menjadi komitmen pemerintah yang dinyatakan dalam dokumen MP3EI (Master Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia), serta Peraturan Presiden No 86/2011 yang diantara menetapkan konsorsium Banten Lampung sebagai pemrakarsa proyek pembangunan JSS dan kawasan yang berkaitan dengannya. Oleh karena itu penting bagi pemerintah untuk melakukan “self assessment” terhadap legitimasi keputusan tersebut. Legitimasi paling layak, tentulah dari para akademisi dan pakar perguruan tinggi besar Indonesia.

JSS diperkirakan memiliki panjang sekitar 27-30 KM dan saat ini estimasi biaya yang dibutuhkan untuk membangunnya masih berkisar antara Rp. 150 – 200 Trilyun. Besarnya ketidakpastian biaya ini juga memperlihatkan besarnya elemen resiko proyek yang harus diperhatikan mulai dari resiko stuktur dan pilihan teknologi jembatan, bencana alam, serta resiko konflik sosial yang menyertainya. Sejak inisiasinya pada tahun 1960-an, JSS telah menjadi wacana yang menarik, baik di ranah akademik, publik maupun politik.

Saya ingin memulai ulasan ini dengan menyajikan hasil survei persepsi publik (rapid survey) mengenai JSS ini. Saya melakukan jajak pendapat pada 103 responden kelompok masyarakat terdidik, urban dan berpendapatan menengah ke atas. Saya bertanya apakah mereka percaya bahwa JSS akan memberikan dorongan kuat terhadap pembangunan di Banten dan Lampung.

survei-04-jss-09-05-20121Dari seluruh responden yang berpartisipasi dalam jajak pendapat ini 81,55% responden menyatakan percaya bahwa proyek ini akan membawa peningkatan kesejahteraan masyarakat Banten dan Lampung. Bahkan beberapa diantara yang menjawab menyatakan bahwa tidak hanya Banten dan Lampung yang akan menerima manfaat, melainkan seluruh wilayah Sumatera dan Jawa. Oleh karena itu, tidak menjadi keraguan bahwa infrastruktur penghubung Selat Sunda dan penyatu Pulau Sumatera dan Jawa merupakan pilihan kebijakan yang dipandang tepat oleh mayoritas responden. Namun demikian, saya ingin mendalami lebih jauh pendapat mereka yang menolak sehingga kita bisa belajar dari pandangan mereka.

Sejumlah 18,45% yang menolak terutama berasal dari kelompok non pemerintah serta mereka yang berasal dari Jawa Timur. Fenomena ini menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Kelompok non pemerintah belum bisa diyakinkan bahwa pemerintah benar-benar telah mempersiapkan diri menghadapi proyek mega-infrastruktur seperti JSS. Belum adanya gambaran kebijakan untuk menghindari marjinalisasi dan pemiskinan akibat ketiadaan “inclusiveness” dari proses pembangunan skala besar selalu jadi kekhawatiran. Masalah konflik sosial Mesuji Lampung menjadi indikasi awal bahwa proses sosial pembangunan JSS tidak akan melalui jalan yang mudah meskipun proyek ini mungkin baru akan selesai tahun 2021. Perubahan kepemilikan dan penggunaan lahan telah mulai terjadi sehingga masyarakat lokal semakin kehilangan akses ke kue pembangunan. Proses komunikasi sosial dengan berbagai kelompok masyarakat yang rentan marjinalisasi belum terbangun, dan bahkan pemerintah belum memiliki strategi yang jelas bagaimana menanganinya. Ketidakpercayaan terhadap swasta penerima konsesi juga tinggi mengingat estimasi awal pendapatan toll diperkirakan hanya akan menutup 17% dari biaya pembangunan. Konsesi tambahan yang diperlukan tentu saja akan demikian luas, dan tentu akan menjadi subyek bagi “moral hazard” dalam proses transaksinya.

Mereka yang menolak banyak yang berasal dari Jawa Timur. Bagi saya ini fenomena penting karena jembatan bentang panjang yang menjadi rujukan nasional saat ini adalah Jembatan Suramadu. Masyarakat Jawa Timur, khususnya Surabaya telah menjadi saksi mata penting mengenai transformasi yang terjadi akibat adanya jembatan antar pulau tersebut. Jembatan yang menghubungkan Surabaya dan Madura dipandang sebagai capaian unggul karya teknologi jembatan yang mampu ditangani sebagian oleh para ahli dari Indonesia. Sayangnya, “technological marvel” yang ditunjukkan oleh Jembatan Suramadu, ternyata tidak diikuti dengan kemajuan ekonomi kawasan Madura seperti yang dicita-citakan penggagasnya. Tidak saja secara finansial, pendapatan operasi jembatan tol belum mampu membiayai “cost of capital” kewajiban pinjaman luar negeri Cina, namun juga gagasan untuk menjadikan jembatan Suramadu sebagai “big push”, juga tidak berjalan baik. Kemajuan proyek-proyek pengembangan wilayah di berbagai Kabupaten di Pulau Madura belum terlihat. Perpres 27/2008 dan Perpres 23/2009 yang mengamanatkan berbagai mandat pembangunan diantaranya 1.200 Ha kawasan kaki jembatan dan 600 Ha kawasan khusus, setelah 9 tahun mulai konstruksi jembatan dan 3 tahun operasi jembatan belum menunjukkan tanda-tanda dimulainya proyek pembangunan wilayah. Keputusan investasi pelabuhan di Madura juga belum menjadi kesepahaman Ditjen Perhubungan Laut dan Pelindo. Masalah pembiayaan pembangunan, kerjasama dengan pemerintah daerah, dan ketersediaan SDM trampil merupakan isu yang seharusnya ditangani sebelum proyek jembatan dilaksanakan, bukan setelah jembatan dibangun. Ketidak-siapan kebijakan, kelembagaan, pembiayaan, dan SDM ini yang menjadi kegalauan dan kegamangan masyarakat Jawa Timur akan suksesnya JSS.

Pelajaran penting yang kita dapat dari survei singkat ini bukan dari mereka yang setuju, melainkan dari responden yang tidak percaya bahwa JSS akan memajukan Banten dan Lampung. Pemerintah dipandang kurang mengambil posisi di depan dan menyatakan bahwa ini bukanlah proyek jembatan, melainkan proyek pengembangan wilayah. Ada banyak resiko proyek yang harus ditanggung pemerintah seperti komitmen investasi pelengkap, baik untuk infrastruktur, SDM maupun biaya koordinasi yang seringkali mahal harganya. Kesan bahwa proyek ini adalah “investor-driven” dan “donor-driven” tidak terhindarkan dengan banyaknya pemberitaan publik mengenai dukungan pemerintah, perbankan dan industri konstruksi Cina dalam proyek ini. Bagi saya, kondisi tersebut tidak membawa masalah sejauh pemerintah memiliki posisi tawar yang jelas, baik secara alih teknologi, kandungan lokal dan keputusan wilayah dan konsesi yang adil. Kajian saya dengan PUSTRAL UGM (2003 – 2005) memperlihatkan bahwa konsesi “bundled-investment” yang menggabungkan proyek infrastruktur dan pengembangan wilayah memiliki lingkup efisiensi sehingga menjadi pilihan kebijakan pembangunan KPS ke depan. Ini adalah soal kerelaan Negara memberikan kewenangan pengelolaan pembangunan kawasan dari pemerintah pada perusahaan. Pembangunan JSS ini tampaknya masih menjadi bahasan kebijakan bagi kelompok elit pemerintahan dan politik, dan belum dibuka secara luas ke masyarakat, khususnya masyarakat adat dan pemerintah daerah. Diskursus publik mengenai JSS haruslah dibuka, tidak saja pada perpektif teknologi jembatan dan resiko-resiko teknisnya, melainkan perspektif tata kelola dan konsep pembangunan yang akan didorong melalui proyek ini. Saya yakin pemrakarsa juga sama risaunya dengan masyarakat kampus. Ketidakpastian “roadmap JSS” dan mitigasi resiko sosial dan kelembagaan yang muncul dari pemerintah harus dijawab sehingga “technological marvel” tersebut tidak berubah menjadi “technological disaster”.

Prof. Dr. Danang Parikesit adalah Guru Besar Transportasi UGM dan Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia. Menulis di blog Tempo Interaktif untuk isu-isu infrastruktur, transportasi dan perkotaan.

Komentar [11]

Feed  •   Trackback  •   Kirim Komentar

11 Komentar untuk “Apa Kabar Jembatan Selat Sunda?”

  1. iskadnar | 15 May, 2012 09:55

    Saya tidak memandang kemajuan banten dan lampung tapi kemajuan sumatra dan jawa. saya orang plg sangat terbantu kalau sekarang waktu habis diferri ketika pulang kampung

  2. mudiyat noor | 15 May, 2012 10:50

    Pemikiran prof danang sebagai seorang akademisi sangat sempit, 2 pulau dengan jumlah penduduk terbesar ada disumatera dan jawa JSS ini akan membuka roda ekonomi yg mana kedua wilayah ini memiliki kegiatan perekonomian yg tinggi, jelas berbeda antara surabaya dan madura dimana dikedua wilayah ini memiliki karakteristik penduduk yg sama, karena sebagian penduduk madura menguasai perekonomian surabaya. Beliau tidak cocok jadi guru besar. Tidak komprehensif dalam pemberian pemahaman.

  3. saepul iman | 15 May, 2012 14:55

    Saya pernah 4 tahun kerja di lampung, keluarga di bandung. Setiap Minggu saya bolak balik Bandung - Lampung. Pemandangan yang rutin saya lihat adalah antrian truk di pintu keluar tol merak sampai pelabuhan. Ini menunjukkan geliat ekonomi kedua pulau cukup besar. Kalau JSS terwujud, antrian truk ini mungkin akan sirna, dan lalu lintas barang mentah dan produk jadi semakin lancar antara dua pulau termaju ekonominya di Indonesia.

  4. Emera | 15 May, 2012 20:09

    Namanya jembatan ya untuk nyebrang. Kalo mau dibawa bawa ke sosio politik kultural ya jadi rumit. Ingat jembatan suramadu yang bentangnya pendek tapi teramat sangat lama jadinya… ya karena ditarik tarik ke dunia macem macem, sampai ada yang minta konsesi lahan segala, itu yang bikin kacau. Malah sejatinya… jembatan akan memerosotkan kesejahteraan masyarakat setempat!!!!!! Mereka akan jadi penonton yang lewat!!!!! Lihat saja sekarang kalo ga percaya!!!!

  5. Danang Parikesit | 15 May, 2012 23:03

    @mudiyat noor: yang saya ungkap adalah perspektif responden dan pemahaman saya atas jalan pikiran publik, bukan perspektif saya. Uraian saya dalam artikel ini memberi pandangan bahwa publik punya pemikiran beragam yang diwarnai oleh pengalaman mereka. Ini masalahnya. Pemerintah pun perlu memperhatikan “concern” mereka untuk memperbaiki sistem yang perlu dikembangkan untuk infrastruktur penghubung Banten Lampung, atau Sumatera Jawa.

  6. Nik | 16 May, 2012 00:54

    Menurut saya pemerintah juga harus memperhatikan dampak budaya setempat disamping pembanguan jembatan itu. Apapun juga jembatan Sumatera Jawa akan membawa banyak perubahan. Saya juga berandai-andai jika seluruh pulau di nusantara bisa menggunakan transportasi darat. Misal Jembatan Jawa-Sumatera , Jembatan Jawa-Bali, terowongan kalimantan - Jawa dst.

  7. raja | 16 May, 2012 23:27

    saya setuju dengan mudiyat noor.prof danang sangat sempit tidak sesuai dengan nilai akademisi.kalau mememng yg dinilai perspektif responden jangan bandingkan pulau madura dengan sumatra,madura itu kecil sedangkan sumatra dari lampung sampai aceh bakal mendapat manfaat yg lebih luas dari pedagangan sampai pertanian

  8. kurniawan destika | 18 May, 2012 02:58

    Pada prinsipnya pemahaman yang disampaikan kita bervariasi dan semuanya ada benarnya..tanpa ada yg memendang salah dan benar..JSS ini klau berjalan kegiatannya maka merupakan megaproyek ke 2 setelah jembatan suramadu.Dan Jembatan Suaramadu merupakan referensi aktual sehingga apapun kejadiannya menjadi salah satu tolak ukur bagi kita…pembangunan JSS yang dicanangkan ini secara responden yang dilakukan prof.Danang JSS layak dibangun tapi kita tetap mempertimbangkan sekecil apapun resikonya..termasuk yang 18,45%..Ada pepatah mengatakan “Jangan sampai kita tertarung sama batu yang kecil“ kesimpulan: kita tetap perlu memperhitungkn tingkt resiko sekecil apa pun.

  9. Danang Parikesit | 18 May, 2012 17:48

    Menarik juga membaca pandangan yang mengatakan bahwa tidak layak membandingkan antara Suramadu dan JSS. Skala memang tidak sebanding, tetapi kita bisa membangun argumen bahwa apabila dengan skala kecil proses pembangunan tidak terkelola dengan baik, bagaimana kita mengelola mega-proyek ini. Sayang sekali kalau kita tidak bisa belajar dari proyek Suramadu. Mempelajari mekanisme “trickle down” ekonomi dan “development sequencing/timing” juga perlu dipelajari. Seperti yang disampaikan rekan Kurniawan Destika, ini adalah mengenai bagaimana pemerintah mengelola resiko, baik di sisi pemerintah, masyarakat, maupun pemrakarsa investasi. Saat ini ada mahasiswa S2 saya yang sedang mempelajari “before and after” untuk Suramadu. Nanti tentu akan saya “share” ke pembaca sekalian

  10. Andrew Djamaludin Akbar | 19 May, 2012 09:17

    Yg perlu diwaspadai jangan sampai proyek ini cuma hanya sekedar menghabiskan biaya study+survey yang jutaan dollars USD itu, sbb secara georgrafi dibawah jembatan yg akan dibangun masih banyak gunung api yg hidup yg potensial meruntuhkan jembatan itu ? jadi sesungguhnya apa benar sih bisa/mampu membangun jembatan itu ?

  11. Dinihari Mulya Lestari | 24 July, 2012 08:47

    Ass Prof. Danang…mohon ijin saya Dini dari Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten yang juga saat ini sedang menyelesaikan proses disertasi di bidang transportasi…dan kebetulan juga Promotor Utama saya adalah Prof. Wiratman…di awal bulan Juli bimbingan sy dengan beliau, Prof. Wiratman menyampaikan agar saya bisa bertemu dengan bapa selaku narasumber utk masukan disertasi yang sedang saya laksanakan yaitu tentang Dampak Pengembangan Jembatan Selat Sunda terkait dengan Optimalisasi Penyelenggaraan Pembinaan Jalan Daerah…mohon perkenan dan arahan kapan dan dimana baiknya dapat bertemu dengan Profesor…

    Hatur Nuhun. Wass

Silakan berkomentar, kawan!