Enak di Blog dan Perlu

Bisakah blogger menjadi jurnalis warga? Bagaimana kita menulis berita seperti karya para jurnalis profesional? Begitulah pertanyaan beberapa teman yang berniat serius menekuni jurnalisme warga.

Mereka belum pernah mendapatkan pendidikan jurnalisme formal, tapi memiliki blog sebagai tempat berbagi kabar, dan hendak menjadikan media pribadinya tersebut sebagai sumber berita warga daring. Kebetulan, jurnalisme warga juga sedang menjadi isu hangat di beberapa blog komunitas.

Mat Bloger, yang ikut mendengar pertanyaan itu, langsung berkomentar. “Halah, begitu saja kok repot. Tulis saja semua yang sampean punya. Bebas.”

Saya menukas. “Nggak bisa sembarangan begitu, Mat. Siapa pun bisa jadi jurnalis warga. Tapi, kalau mau serius, sebaiknya kita belajar dari ahlinya, orang-orang yang pekerjaan sehari-harinya memang jurnalis, terutama ketika hendak menulis atau membuat berita.”

“Kenapa, Mas? Apa sih yang bisa kita pelajari dari para jurnalis profesional?” tanya Mat Bloger.

Jurnalis profesional bekerja berdasarkan standar prosedur, undang-undang, prinsip, dan kode etik jurnalistik. Dalam bekerja, mereka selalu menjadikan semua pegangan itu sebagai acuan untuk mendapatkan kredibilitas dan kepercayaan pembaca. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari mereka saat membuat berita.

Kejujuran. Sekali lancung ke ujian, seumur-umur sampean nggak akan dipercaya lagi oleh pembaca. Kabar bohong, menyesatkan, manipulatif, dan melanggar etika mungkin akan membuat sampean cepat populer. Tapi kelak sampean akan menuai hasilnya, kehilangan kepercayaan dan kredibilitas. Kebanyakan berita “panas” pun baru keluar setelah seorang jurnalis menghabiskan berbulan-bulan atau bertahun-tahun melakukan verifikasi, check and recheck, serta menguji ulang sumber-sumbernya.

Akurasi. Hasil survei Pew Centre terhadap para blogger menunjukkan 34 persen responden merasa karya mereka merupakan hasil kerja jurnalistik. Tapi hanya 56 persen di antaranya yang telah menyediakan waktu tambahan untuk memverifikasi fakta. Padahal akurasi adalah mahkota sebuah laporan. Sampean harus yakin bahwa semua bahan yang ditulis itu akurat. Sampean tak boleh salah menyebut nama dan umur sumber, tanggal, lokasi kejadian, dan sebagainya.

Presisi. Ketepatan penulisan adalah kunci, baik dalam menuliskan kata maupun kalimat. Ia membantu kita memperoleh respek dan legitimasi. Gunakan, misalnya, KBBI atau kamus Thesaurus sebagai pembantu mendapatkan ketepatan penulisan. Kesalahan ketik atau ejaan akan membuat pembaca ragu akan kebenaran seluruh tulisan.

Konsistensi. Agar jurnalis menulis secara konsisten, biasanya kantor mereka menyediakan style book. Buku panduan ini berguna agar jurnalis selalu menulis berita secara konsisten, misalnya “Yogyakarta” atau “Jogjakarta”, “10″ atau “sepuluh”. Ini bukan soal benar atau salah, tapi konsistensi. Sesuatu yang konsisten membuat pembaca tak bingung.

Baca ulang. Para jurnalis terbiasa membaca kembali dan menyunting ulang laporan mereka. Langkah ini ditempuh guna memastikan apakah sebuah berita telah ditulis dengan akurat, presisi, dan tak mengandung kesalahan tulis atau ejaan. Pastikan apakah kalimat mengalir lancar. Periksa juga apakah setiap fakta, misalnya nama sumber, sudah ditulis dengan benar. Lihat apakah tata bahasa dan ejaannya sesuai dengan kaidah, tak ada kesalahan ketik, dan sebagainya. Mencegah kesalahan selalu lebih baik dari mengoreksi, bukan?

Komentar [29]

Feed  •   Trackback  •   Kirim Komentar

29 Komentar untuk “Jurnalis Warga Vs Jurnalis Profesional”

  1. chandrafizanta ardjanggi | 22 December, 2008 10:00

    .
    Betul sekali yang saudara(siapa nama anda ?)sampaikan itu, dan anda menguraikan di sini dengan jelas dan terinci
    Dan bagi ‘yang coba-coba’ dan ‘nyelonong’ menjadi jurnalis agar berpikir berkali-kali, agar tak ada kerancuan di masyarakat yang sedang terus belajar
    Perlu pula diperhatikan, di media TV, seringkali terjadi salah-logika, yah salah nalar, dalam menyampaikan berita yang ditulis untuk kemudian dibaca
    .
    Dan lagi, kebanyakannya orang-2 tak begitu peduli hak cipta dan tak menghargai Sumber-sumber tulisan dll.
    .
    Tempo mamang Enak diBaca dan Perlu atau Perlu dan Enak diBaca
    Terima Kasih
    ~chf.

  2. hedi | 22 December, 2008 14:53

    betul!!

  3. forlan | 22 December, 2008 16:22

    yah memang banyak kita sayangkan jurnalia warga yang kacangan main ambil artikel orang lain ngak pake izin. sebaiknya saya usulkan adanya kode etik untuk jurnalis warga.

  4. biro jasa | 22 December, 2008 21:41

    Jurnalisme warga hanya bisa untuk kejadian2 yang tidak terlalu mempunyai nilai strategis semisal kecelakaan,kemacetan,kebakaran

  5. Bukan Jurnalis | 23 December, 2008 07:14

    Lalu, apakah orang-orang infotainment itu bisa dipanggil jurnalis?

  6. Juga Bukan Jurnalis | 23 December, 2008 10:20

    orang-orang infotainment ya bukan jurnalis lah, mereka penjual berita untuk meraih gelontoran duit iklan. tidak peduli masyarakat perlu atau tidak berita itu, yang penting menarik, gossip, bikin rame… rating tinggi. apalagi?

  7. bankit | 24 December, 2008 10:20

    keterbukaan sistem penyebaran informasilah yang manjadikan jurnalisme warga makin marak. asumsinya siapapun boleh ‘memproduksi’ informasi. begitu juga dalam jurnalisme warga tersebut. cuma masalahnya seberapa besar validitas informasi yang disampaikan itu. skeptis atas informasi dari para jurnalis warga itu pun jadi hal aneh. bukankah sering lihat bagaimana jurnalis porfesional yang dseret ke meja hijau, lantaran informasi tulisannya yang dianggap ga ‘becus’??
    ….
    pertanyaan selanjutnya adalah mungkinkah jurnalisme warga muncul gara-gara ketidakpercayaan/ketidakpuasan masyarakat eterhadap kinerja insan media?
    ….
    terakhir. soal orang infotainment aku setuju!

    salam.

  8. ivn | 24 December, 2008 14:32

    yupz setuju paragraph terakhir…

  9. Daud W | 26 December, 2008 09:25

    Jurnalis warga lagi menanjak pamornya di USA, dengan banyaknya pelatihan dari universitas-universitas terkenal.Websitenya bagus disainnya. Persaingannya kian tajam, karena beberapa lembaga ingin membuktikan bahwa jurnalis warga dapat bersaing menyajikan berita dengan cepat di daerah masing-masing dan orang awam pun dapat berkarya seperti wartawan profesional. Bahkan kota-kota tertentu di negeri Paman Sam membuat liputan berita di sekitar daerahnya melalui website dan sebagai alat komunikasi antar warganya. Peristiwa penyerangan hotel Taj Mahal di Mumbay oleh teroris , membuktikan jurnalis warga diperlukan sebelum diliput oleh CNN, Al Jazeera dll, pada hari pertama serangan; bahkan Al Jazeera mengambil jurnalis warga sebagai acuan ketika belum ada tayangan dari wartawannya. Kecepatan peliputan berita didapatkan dari jurnalis warga di websitenya dan dapat diandalkan keakuratannya karena ada secara gratis pelatihan-pelatihannya secara profesional di negara asalnya ayam goreng Kentucky. Apakah anda ingin menirunya disini? Anda dapat mengunduh gratis, latihan-pelatihannya di search engine google. Semoga jurnalis warga berkembang di Indonesia.

  10. kustiawan | 27 December, 2008 05:35

    Semua orang bisa jadi jurnalis atau penulis lebih tepatnya, karena dengan menulis, kita bisa mengungkapkan unek-unek kita ttg kejadian di sekitar kita.

  11. Henry | 27 December, 2008 10:21

    Bener tuh, sapa saja bisa jadi jurnalis,yang bena mah cuma kuaitas tulisannya

  12. winawita | 30 December, 2008 09:07

    Setiap orang memang bisa menulis tapi masalahnya beritanya akurat atau tidak? Melanggar privacy seseorang atau tidak? Masalah kode etik jurnalistik memang perlu, tapi banyak juga tuh wartawan yang menulis berita berat sebelah atau menulis artikel tapi dengan bahasa yang sangat-sangat vulgar. Jurnalis warga boleh-boleh saja selama beritanya akurat dan tidak menghakimi seseorang.

  13. Andi | 30 December, 2008 14:46

    betul…!

  14. retty | 30 December, 2008 17:49

    [Kalau membaca komentar di blog tempointeraktif "Jurnalis warga vs Jurnalis Profesional"
    (http://blog.tempointeraktif.com/?p=297#more-297) maka bisa terasa kehadiran pewarta warga (aku lebih suka pakai kata pewarta ketimbang jurnalis) masih dipertanyakan dan diremehkan. Padahal kalau banyak bibit muda yang berkecimpung di dunia pewarta warga, mereka bisa mengasah diri lebih dini untuk mengenali potensi mereka dan bukan tidak mungkin akhirnya akan menjadi peluang untuk menghasilkan jurnalis profesional kelas dunia. ] penggalan komentar saya di http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?id=12422&post=1

  15. PENCARIKEADILAN | 30 December, 2008 19:20

    KEPADA MASYARAKAT NUNUKAN PADA KHUSUSNYA DAN MASYARAKAT INDONESIA PADA UMUMNYA INILAH PERNYATAAN KAJARI NUNUKAN YANG KONTROVERSIAL TENTANG KASUS PENGADAAN TANAH OLEH PANITIA PENGADAAN TANAH TAHUN 2004 YANG MENELAN DANA SEKITAR RP. 7.006.000.000.,- ( TUJUH MILYAR ENAM JUTA RUPIAH )
    ( Semoga Seluruh Indonesia tau apa yang terjadi..!!!! )

    - Dikutip dari blog korupsinunukan

    Sekedar mengingatkan, kasus pengadaan tanah ini ditingkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan sejak Rabu (20/2) lalu.
    Selama melakukan penyidikan, lanjut Suleman, pihaknya telah menyita dokumen yang berhubungan dengan dokumen tanah serta dokumen pembayaran tanah untuk pembebasan tanah yang dimiliki tiga orang itu.
    Ditanya mengenai indikasi pelanggaran hukum dalam kasus itu, Suleman menjelaskan, sesuai data yang dikumpulkan penyidik, diketahui 47 hektar tanah yang dibebaskan tidak dilindungi dokumen.
    “Dan lebih fatal lagi menurut pandangan kami, bukan hanya tidak dilindungi dokumen atas tanah tersebut, tapi itu merupakan tanah yang tidak patut atau wajib untuk diberikan ganti rugi,”jelasnya.
    Ditanya apakah yang dimaksudnya tanah tersebut merupakan tanah negara?, Suleman tak menjawabnya secara tegas.
    “Kira-kira anda bisa menafsirkannya. Tapi seharusnya pemilik tanah hanya diberikan santunan atau kerohiman semacam itulah,”katanya.
    Panitia 9 yang diketuai bupati Nunukan, dibentuk untuk mengganti tanah yang akan digunakan bagi kepentingan umum.
    “Tugasnya untuk mengecek kebenaran tanah tersebut secara fisik dan secara administrasi. Itu tufoksi mereka termasuk menegosiasikan harga tanah,”katanya.
    Menurutnya, panitia 9 hampir sama tugasnya dengan panitia pengadaan barang.
    “Jadi ada pimpro, kemudian pimpro membentuk panitia pengadaan. Kalau untuk pengadaan barang dibentuklah penitia pelelangan namanya. Kalau dalam bentuk pengadaan tanah disebut panitia 9. Namanya beda, tapi prosedurnya sama,”katanya.

    Menurutnya, saat menjabat sebagai sekkab Nunukan, Budiman Arifin telah dikonfirmasi terkait kasus itu. Hanya saja kala itu baru sebatas wawancara karena sifatnya masih pengumpulan data dan keterangan.
    Apakah ada kemungkinan diperiksa lagi?,
    ”Oh pasti, bukan kemungkinan lagi. Setelah ijin presiden itu turun, itu bukan diperiksa lagi. Ya tinggal antara dua itu. Kalau ijin presiden turun, yah sudah tidak bisa lagi, mau tidak mau. Mau tidak mau kita harus melakukan tindakan seperti yang lain,”ujar Suleman tanpa bersedia menjelaskan apakah yang dimaksudkannya itu tindakan penahanan.
    Namun saat didesak Suleman mengakui, besar kemungkinan Budiman akan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu.
    “Bagaimana nanti keterangan dari yang dibawah-bawah ini, sejauhmana peran beliau (Budiman,red) dan sejauh mana keterlibatan beliau. Kemungkinan seperti itu tetap ada. Tapi kepastiannya, jawaban saya begitu dulu. Kita lihat yang dibawah ini,”katanya.
    Ia melanjutkan, para bawahan yang mendapatkan perintah ini, tentunya akan ikut berbicara.
    “Kalau hanya merasa disuruh, tapi mereka yang diminta pertanggungjawabannya. Saya kok kena, terus bagaimana yang memerintahkan. Itu kan bisa ngomong sendiri,”katanya.
    Sejauh ini pihak kejaksaan telah meminta ijin presiden terkait keterlibatan Budiman Arifin dalam kasus pengadaan tanah tersebut. Namun lagi-lagi Suleman enggan menyebutkan, apakah ijin itu terkait pemeriksaan atau penahanan Budiman.
    “Kami hanya meminta ijin, memohon. Kalau permohonan itu semuanya kewenangan prerogatif presiden,”ujarnya.

    Menurut Kajari, penahanan para tersangka tidak hanya terhenti pada tiga orang tersebut.
    “Rencananya masih ada lagi yang akan ditahan. Bukan besok, tapi saya lupa tanggalnya. Minggu depan ada lagi, akan terjadi penahanan-penahanan sampai habislah semua mereka-mereka itu,”janjinya.

    Menurut Suleman, dalam pemeriksaan itu, peran Rakmadji dalam tim 9 akan tampak.
    “Nanti akan kelihatan sejauhmana keterlibatannya. Kalau kemarin kan sudah ada yang mulai berteriak. Bagaimana kebenaran yang disampaikan tersangka lainnya itu, akan ketahun,”katanya.
    Yang jelas, kata Suleman, pekan depan pihaknya kemungkinan akan menahan lagi tersangka baru dalam kasus itu. Siapa dia?, menurut Kajari tidak akan jauh-jauh dari mereka yang terlibat dengan tersangka sebelumnya.
    “Rencananya masih ada lagi yang akan ditahan. Minggu depan ada lagi, akan terjadi penahanan-penahanan sampai habislah semua mereka-mereka (tersangka,red) itu,”janjinya.

    Terkait keberhasilan jajarannya mengungkap dugaan korupsi di tubuh tim 9 yang didalamnya terlibat langsung bupati Nunukan Abdul Hafid Ahmad, Suleman hanya merendah.
    “Saya bekerja hanya menjawab tuntutan masyarakat termasuk dari pers. Kalau kalian tidak nanya-nanya, saya kan diam saja. Ini kan tuntutan masyarakat, jadi kami ini ingin melaksanakan tuntutan itu. Tanpa dukungan masyarakat dan anda-anda semua, kami tidak bisa bekerja.(noe)

    “Tidak menutup kemungkinan semua dimintai pertanggungjawaban. Bisa saja nantinya, termasuk mereka yang pasif,”tegasnya.
    Sembilan pejabat yang namanya terlibat dalam panitia 9 masing-masing, Abdul Hafid Ahmad, Darmin Djemadil, Kadrie Silawane, Faridil Murad, Suwono Thalib, Rahmadji Sukirno, Arifudin, Petrus Kanisius dan Yulius Riung.
    Suleman mengatakan, dari 9 orang yang terlibat di panitia 9, hanya Abdul Hafid Ahmad saja yang belum menjalani pemeriksaan mendalam. Hal itu terkait jabatannya sebagai bupati yang memerlukan ijin presiden untuk melakukan pemeriksaan.
    “Ijin presidennya sedang kita tunggu,”katanya.
    Suleman mengakui, dari hasil penyidikan diketahui, ada sejumlah pejabat didalam tim 9 yang hanya pasif dalam kepanitiaan tersebut.
    “Yang saya tahu, kepala pajak Kadrie Silawane dan Kepala dinas pertanian Suwono Thalib,”katanya.
    Namun, kata dia, meskipun hanya pasif bukan berarti para pejabat ini tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya.
    “Nanti kami lihat, ada namanya pertanggungjawaban formil dan materiil,”kata mantan jaksa Kalianda ini.
    Secara formil, jelasnya, para pejabat itu diberikan surat perintah yang isinya menegaskan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.
    “Tentunya perintah harus dilaksanakn sesuai tugas pokok dan fungsinya. Artinya perintah itu wajib dilaksanakan dan tidak dilaksakanan, tidak boleh. Itu perbuatan formalnya,”jelasnya.
    Secara materiil, lanjutnya, yang dilakukan para pejabat itu apakah berupa inisiatif atau langkah apa saja yang ia lakukan.
    “Partisipasi, kontribusinya apa, itu namanya perbuatan materiil. Dia punya kontribusi mengatur atau menentukan musyawarah, rapat, mengambil keputusan bersama, itu kontribusi. Perbuatan formil, dia harus ikut bertanggngjawab juga,”ujarnya.
    Artinya, kata Kajari, jika pejabat yang pasif tersebut tidak melaksanakan perintah, berarti ia juga ikut bersalah.
    “Ini kan kebetulan saja ada masalah, makanya banyak yang mengaku hanya pasif. Biasanya kan semua mau terlibat dalam tim 9, semua angkat tangan kalau diajak. Coba kalau diberikan reward misalnya naik jabatan, di promosikan, biar yang tidak aktif pasti mengaku aktif. Kalau perlu mereka ketemu bupati bawa foto waktu di lapangan, menunjukkan kalau mereka pernah terlibat,”katanya.
    Meski mengaku pasif, jelasnya, fakta menunjukkan jika semua pejabat yang terlibat di panitia 9, pernah mengikuti rapat.
    “Termasuk Suwono Thalib. Tapi mungkin saja, waktu absen dia tidak sempat tandatangan. Semuanya juga menerima honor sebagai panitia,”katanya.
    Pada kesempatan itu, Suleman juga memaparkan fakta baru yang menguatkan indikasi keterlibatan bupati Bulungan Budiman Arifin, dalam dugaan korupsi tersebut.
    Menurut Suleman, memang untuk pengadaan tanah, sekretaris kabupaten (Sekkab) merupakan pengguna anggaran (PA).
    Hanya saja, dalam rapat panitia 9 tidak seharusnya Budiman yang memimpin pertemuan itu.
    “Panitia ini kan berdiri sendiri. Ada ketua, wakil, sekretaris dan anggota. Ada kedudukan masing-masing. Sehingga, panitia 9 mengadakan rapat untuk mengambil keputusan, menegosiasi harga. Seharusnya sekda jangan ikut campur disitu. Dia tidak boleh menggantikan posisi bupati sebagai ketua tim, saat bupati tidak hadir,”bebernya.
    Menurutnya, jika ketua tim tidak hadir, wakil ketua tim yang harus memimpin rapat itu, bukan sekkab Nunukan.
    Sebenarnya, kata Suleman, inti perkara kasus tanah ini, yakni panitia 9 ini harusnya tidak dibentuk.
    “Ini statusnya tanah negara, Pemkab Nunukan bisa langsung melakukan pengusiran. Cukup SK bupati untuk pengusiran itu, tidak perlu membentuk panitia 9. Di keppres 55/1993 cukup jelas tugas dan untuk apa tim 9 dibentuk,”katanya.
    Apalagi, pengadaan tanah pada tahun 2004 itu direncanakan untuk ruang terbuka hijau.
    “Apakah dalam Keppres itu termasuk klasifikasi kepentingan umum?. Coba dicek, apakah dari sejumlah item yang dimaksudkan dalam Keppres, hal itu juga termasuk?,”ujarnya.
    Suleman menambahkan, jika tidak termasuk 14 item yang dimasudkan dalam Keppres 55/1993, harusnya mengajukan keppres untuk keperluan daerah itu.
    “Kalau ruang terbuka tidak termasuk, jadi kalau itu memang diperlukan, harus minta dibuatkan keppres sendiri,”katanya.

    Kepala Kejaksaan negeri Nunukan, Suleman Hadjarati mengatakan, jika semua pejabat takut melaksanakan tugas, justru tindakan itu telah menyimpang dari sumpah saat pertama menjabat.
    “Kita tidak perlu takut kalau melaksanaan tugas seuai aturan dan koridor,”katanya.
    Menurutnya, tidak perlu ada ketakutan jika pekerjaan itu dilandasi niat yang baik sesuai dengan garis yang sudah ada.

    Suleman pernah menjelaskan, sebagai ketua tim, bupati akan dimintai keterangannya, sejauhmana pengetahuannya tentang pembentukan tim 9, dalam rangka pengadaan tanah yang rencananya diperuntukkan ruang terbuka itu.
    “Itu paling tidak akan kita konfirmasikan. Apakah beliau tahu, apakah benar beliau mengeluarkan surat perintah itu,”kata mantan jaksa di gedung bundar kejagung RI ini.
    Suleman mengatakan, pentingnya memeriksa bupati, karena kasus yang terjadi di kabupaten Nunukan itu secara langsung berhubungan dengan tugas bupati yang menjabat ketua panitia 9.
    Bupati juga telah mengeluarkan keputusan, yang isinya akan dikonfirmasikan kebenarannya.
    “Kalau keterlibatannya, saya belum bisa mengatakannya,”katanya.
    Pada tanggal 23 Juni lalu, Suleman telah memaparkan perkembangan kasus pengadaan tanah, di hadapan Jaksa Agung RI Hendarman Supandji.
    Pemaparan itu, jelasnya, terkait permintaan ijin kepada presiden untuk melakukan pemeriksaan terhadap Abdul Hafid Ahmad.

    Kepala kejaksaan negeri Nunukan, Suleman Hadjarati mengakui, permohonan itu sebenarnya telah lebih dari 60 hari kerja.
    Sebenarnya, kata dia, dalam UU 32/2004 tentang otonomi daerah, jika lewat 60 hari kerja, ijin presiden belum turun, penyidik dapat melakukan pemeriksaan terhadap kepala daerah.
    “Tapi ternyata ada pengaturan lebih lanjut, ada peninjauan terhadap ketentuan itu. Sehingga kita tidak bisa menindaklanjutinya, kita tunggu ijin itu turun,”katanya.
    Sementara ini, jelasnya, pihaknya hanya melakukan yang jelas-jelas bisa dilakukan tindakan hukum.
    “Kita tunggu dulu ijin itu turun. Itu diluar kompetensi kami, kapasitas saya hanya mengajukan. Terakhir kami tanyakan, tapi masih itu jawabannya, sangat singkat, belum. Saya mau memaksakan juga susah, apalagi itu kewenangan presiden,”katanya.

    Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan, Suleman Hadjarati menegaskan, penitia pengadaan tanah tidak perlu dibentuk, jika tanah yang akan dibebaskan ternyata bukan alas hak. Sehingga, jika tanah masyarakat yang akan dibebaskan ternyata hanya dibuktikan dengan surat pernyataan penguasaan tanah (SPPT), pengadaannya cukup dengan SK bupati bukan melalui tim 9 pengadaan tanah.
    “Intinya panitia pengadaan tanah tahun 2004 itu seharusnya tidak perlu dibentuk, karena tanah yang dibebaskan masih tanah negara,”kata dia.

    Kajari menegaskan, SPPT bukanlah alas hak. Melainkan salah satu syarat untuk mendapatkan alas hak.
    “Panitia 9 itu tugasnya untuk ganti rugi tanah yang sudah ada alas haknya. Kalau terhadap tanah negara, kebijakannya dengan cara memberikan kerohiman atau pengusuiran. Kalau tanah negara, tidak perlu ganti rugi cukup dengan SK bupati,”katanya.
    Suleman memberikan contoh, pengadaan tanah di kota-kota besar seperti di Jakarta, hanya dilakukan lewat pengusiran jika status tanahnya masih milik negara.
    “Pembebasan tanah dimana-mana itu sama. Apa bedanya dengan yang di rel-rel kereta api, mereka cuma diusir tanpa penitia pengadaan tanah. Kalau kita berpedoman, demikian aturannya. Kecuali ada aturan tersendiri yang bisa digunakan, yang jelas yang saya tahu aturannya begitu,”ujarnya.

    Hanya saja, honor yang diterima itu menurutnya sesuatu yang sah dan bukan termasuk hasil tindak pidana korupsi.
    “Honor yang mereka terima itu masih dalam aturan. Disana tidak ada larinya pada kerugian negara, karena itu dikelola sesuai prosedur,”ujarnya.
    Menurutnya, yang salah bukan panitia kegiatan tersebut melainkan pelaksanaan kegiatannya.
    “Kalau mereka dibentuk oleh bupati secara sah, secara definitif dan administrasi yang dikelola memang sudah benar, itu tidak ada salahnya,”katanya.
    Memang, kata dia, penjatuhan hukuman pidana kepada para koruptor bukanlah tolak ukur penjatuhan hukuman, supaya pelaku jera.
    “Kalau cuma itu, sama saja dengan kasus pencurian ayam. Tapi ada yang sfesifik untuk mengembalikan keuangan negara,”jelasnya.

    Menurut Suleman, pihaknya tidak akan keberatan jika kasus itu di supervisi.
    “Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) sudah pernah kami sampaikan juga (kepada KPK,red), tidak ada yang kami tutup-tutupi,”katanya.

    *888#
    Kenyataanya adalah sampai sekarang TIDAK ADA PENAHANAN LANJUTAN kepada anggota panitia tim 9 yang Lain, YANG DIKATAKAN SEBELUMNYA yang oleh KEJARI NUNUKAN.yang ditahan cuma 3 orang yakni 2 orang dari bagian tim 9 dan 1 orang juru bayar..
    ( jelas-jelas melukai rasa keadilan )

    PENAHANAN DILAKUKAN OLEH JAJARAN KEJARI NUNUKAN KEPADA YANG BERSANGKUTAN DIJEBLOSKAN SATU SEL BERSAMA NARAPIDANA DI LAPAS NUNUKAN BUKAN DI RUTAN NUNUKAN. sedangkan tim 9 dan pengguna anggaran ( sekda pada waktu itu ) masih berkeliaran dan menghirup udara bebas….
    PERTANYAANNYA ADALAH :
    1. APA TIDAK MELANGGAR UNDANG-UNDANG TUH ( KUHAP ) ?
    APA TIDAK MELANGGAR HAM TUH ?
    SEENAKNYA AJA JEBLOSIN ORANG ? EMANG KAMBING ?
    APA DASAR PRADUGA TIDAK BERSALAH SUDAH DITERAPKAN ? TERUS, KENAPA TERSANGKA DIJEBLOSKAN KELAPAS BUKAN DIRUTAN ? APA SUDAH TERBUKTI DIPENGADILAN ?
    2. KALAU PENANGANANNYA SEPERTI INI, MENDING PIHAK YANG BERKEPENTINGAN AKAN HAL INI, MELAPORKAN KEPADA LEMBAGA PEMANTAU PERADILAN BIAR DAPAT DIKETAHUI KEBENARANYA ATAU TIDAK ?
    3. SESUAI ATAU TIDAK PROSES YANG DIJALANKAN ? karena ada indikasi penaganan kasus ini tebang pilih dan bulan januari rencananya akan disidangkan…
    3. justru lucunya seorang juru bayar yang ditahan selama 70 hari. oleh penyidik 20 hari ( 4 nop 2008 s/d 23 nopember 2008 ) oleh KEJARI NUNUKAN penahanan 40 hari perpanjangan penahanan ( 24 nopember s/d 02 januari 2009) ditindis lagi oleh JPU dengan surat perpanjangan penahanan 20 hari penahanan 24 desember 2008 s/d 12 januari 2009. pada hal jelas-jelas yang bertanggung jawab akan hal ini adalah tim 9 yang diketuai bupati nunukan dan pengguna anggaran ( KEPMENDAGRI 29 YH 2002 ) sekda nunukan pada waktu itu ( yang sekarang sudah menjadi bupati bulungan ) mereka berdua belum tersentuh hukum. dan lebih parahnya lagi kemungkinan mereka hanya dijadikan saksi atas kasus ini…

    MOHON BANTUANNYA DAN PENDAPATNYA….

  16. Santri Mbeling | 30 December, 2008 22:40

    Betul. Setuju. Lebih bagus lagi–Mat Blogger–bukan hanya melontarkan wacana, tetapi juga diikuti dg tindakan nyata. Misalanya, Mat Blogger nyediakan ruang khusus “mendidik” jurnalis warga agar–setidaknya– tahu peraturan dan kaidah jurnalis profesional.

  17. paijo | 31 December, 2008 21:10

    blog, emang bisa jadi acuan, why not. Justru para bloggerlah yang sudah memulai dunia penulisan di indonesia. Sudah bukan zamannya lagi terpaku pada aturan-aturan yang jelimet. Para blogger bisa jadi wartawan karena dia aktif menulis dan tentunya harus bertanggung jawab. Jangan terlalu kaku lah dengan aturan UU dan kode etik jurnalis bila ingin maju. Tapi satu hal yang harus di mengerti, bila para blogger mau diterima di dunia jurnalis harus memehami UU Pers dan Kode Etik Wartawan Indonesia. Semua tulisan harus mengacu pada UU pokok Pers dan Kode Etik Wartawan Indonesia. Selamat memasuki dunia baru blogger dan dunia jurnalistik.

  18. mukhotib md | 1 January, 2009 16:59

    para jurnalis yang mengambil posisinya sebagai freelance,tidak terikat dengan perusahaan penerbitan sebagai wartawan atau tepatnya karyawan, sesungguhnya sedang menjalankan dirinya sebagai jurnalisme warga. apa yang beda dari laporan-laporan yang mereka tulis?

  19. wahyu | 5 January, 2009 01:23

    siapa tahu dengan adanya jurnalis warga, akan menumbuhkan budaya baca di masyarakat indonesia yang masih lemah, selain itu jurnalis warga mungkin saja dapat sebagai tempat curah gagasan masyarakat ketika media formal pada umumnya masih mendewakan sosok dan metode analisis para intelektual dalam beragam artikel mereka. sudah saatnya masyarakat yang tidak termasuk dalam kategori intelektual diberikan ruang yang luas untuk lebih mengembangkan daya kreatifitas tanpa ada sekat dan batasan-batasan yang terkesan sebagai pemanis sampul surat kabar semata…sekian

  20. dodi | 11 January, 2009 00:32

    Banyak kata yang bisa dikatakan dengan seindah mungkin, tetapi apakah makna dari kata yang sudah terucapkan dapat dipertanggung jawabkan?. jangan banyak melihat kanan dan kiri jika kita masih belum berada pada poros tengah dimana suara kita akan lebih nyaring terdengar oleh rezim-rezim penguasa negri ini, yang rakus akan kekuasaan.2009 ANTI ELIT ELIT POLITIK, Rakyat tidak buth Pemilu karena Pemilu bukan jawaban atas penyelesaian kesengsaraan rakyat di tanah pertiwi.

  21. dayonice | 12 January, 2009 13:38

    Perbedaan yg mendasar antara jurnalis profesional dengan jurnalis non profesional adl latarbelakang pengetahuan akan dunia jurnalistik itu sendiri. Kedua2nya dapat memberikan kontribusinya masing2 utk berbagai kepentingan dan tujuan. Perbekalan ilmu yg mendukung bidang jurnalistik tersebut kualitasnya akan terkuak dengan berbagai tulisan2 yg dibuatnya. Walaupun, jurnalis warga blm tentu mengenyam pendidikan tinggi layaknya jurnalis profesional.

  22. Deni Andriana | 12 February, 2009 21:29

    jurnalsme warga menjadi nilai penting daam demokrasi / demokratisasi komunikasi diera sekarang… salam..

  23. Erensdh | 3 July, 2009 07:21

    Ini buktinya bagus semua, benar semua, semangat lagi!. Bukti bahwa bloger bisa jadi jurnalis, tanpa atau dengan belajar dari para jurnalis kawakan bin profesional. Tapi saya anjurkan agar para bloger janganlah mau tergiur dengan keprofesionalisme para jurnalis tertentu dalam bidang peras-memeras ketika memasuki ‘lorong konfirmasi’ yang wajib itu.

  24. 323232323232323232 | 6 October, 2009 22:57

    Indonesia punya “Persatuan Pewarta Warga Indonesia”..harusnya dengan adanya PPWI ini para pewarta warga mengerti akan kode etik pewarta…

  25. ismael | 15 October, 2009 14:52

    benar kang…setubuh…

  26. » Pewarta Warga Personal Style | 13 November, 2009 12:06

    [...] menurut http://blog.tempointeraktif.com/digital/… siapa pun bisa menjadi pewarta warga. Seiring dengan kemajuan teknologi, setiap orang bisa menulis [...]

  27. China | 22 May, 2011 22:34

    At last! Someone who unedsrtadns! Thanks for posting!

  28. Vimax Pills Kuala Lumpur | 13 March, 2014 14:32

    Vimax Pills Kuala Lumpur…

    Jurnalis Warga Vs Jurnalis Profesional : Blog Tempo Interaktif…

  29. crowns.7m.cn | 2 April, 2014 15:30

    crowns.7m.cn…

    Jurnalis Warga Vs Jurnalis Profesional : Blog Tempo Interaktif…

Silakan berkomentar, kawan!