Wong Solo mana yang nggak kenal Jokowid? Orangnya kecil kerempeng, yang oleh penjual makanan di Solo disebut bapaknya pedagang kaki lima. Dialah Wali Kota Surakarta Joko Widodo. Dua hari lalu ia bikin acara talk show heboh di sebuah pusat perbelanjaan.

Tema acara itu unik, semacam “bedah harta”. Di hadapan pengunjung mal Jokowid membeberkan pertambahan hartanya setelah tiga tahun menjabat. Yang tidak puas dengan penjelasannya dipersilakan bertanya. “Kekayaan saya bertambah Rp 3.425.604.524,” kata dia dalam acara itu.

» baca selengkapnya

data dari Fitra dan Jawa Pos

Minggu ini mungkin bakal menjadi minggu yang panas bagi Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana akan mengunjungi kantor KPU Pusat. Mereka bakal mencari informasi terkait pengadaan perangkat IT yang digunakan dalam pemilu.

“Mudah-mudahan minggu ini tim akan mengunjungi KPU untuk sekedar mencari tahu,” ujar seorang petinggi KPK.

Memang belum pasti ada korupsi. Tapi, publik patut mempertanyakan miliaran rupiah yang telah dihasilkan KPU. Hasilnya apa? Tabulasi yang lambat dan tak akurat. Sampai ditutup, tabulasi itu cuma menayangkan sekitar 13 persen data.

Bandingkan dengan sistem IT KPU 2004 yang bisa menayangkan data hingga 70 persen. Dulu, orang juga bisa menelusuri perolehan suara hingga kecamatan. Padahal anggaran komputer yang dipakai KPU kali ini tak jauh berbeda. Pada Pemilu 2004, dana yang dihabiskan untuk sistem ini Rp 312 miliar, sedangkan sekarang Rp 287,2 miliar.

“Sekarangkan sistemnya lebih ribet. Harus mencontreng nama caleg,” begitu dalih KPU. Apapun alasannya orang masih bertanya-tanya. Masak sih beli komputer satu unit Rp 30 juta? Beli scanner Rp 22 juta? Mereka apa ya? Lalu anggaran pemiliharaan yang mencapai Rp 1,8 miliar buat apa? Toh KPU masih kewalahan dan terpaksa dipinjami server BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) serta dari Telkom.

KPU sudah waktunya memberikan laporan kepada publik.

Burhan Sholihin

Tanggal 9 April 2009, ya, di hari pemilu itu, apa yang Anda rasakan? Mengalami ekstse karena senang? Bingung karena begitu banyak pilihan terbentang di kertas suara? Biasa saja? Atau malah marah?

Teman saya, Herman, tidak mengalami empat rasa itu. Yang justru menyelimuti otaknya adalah perasaan menjadi bangsa terbodoh di dunia. “Di dunia itu tinggal dua negara yang pemilunya masih memakai sistem mencoblos: Kamerun dan Indonesia,” katanya mengutip pernyataan Jusuf Kalla. “Mencontreng sama saja dengan mencoblos. Sama-sama primitif.”

Saya bisa memahami pikirannya. Ia seperti kebanyakan orang kota saat ini. Bangun pagi, Herman langsung menyambar BlackBerry atau komputer jinjingnya. Ia menyalami teman-temannya di Facebook, Plurk, dan Twitter. Sarapan pagi dia lakukan sambil membaca “koran pagi” di laptopnya. Saat berangkat menuju tempat pemungutan suara, dia tak melupakan ponsel dan BlackBerry. Setengah jam menunggu namanya dipanggil, ia kembali tenggelam ke dunia maya, membaca berita pemilu terbaru dan hasil survei yang memenangkan sebuah partai biru.
» baca selengkapnya

Foto: TEMPO/ Zulkarnain

Burhan Sholihin

Entah apa yang membuat orang mau mencorat-coret kertas itu. Mungkin karena sistem pemilu sekarang mengharuskan sang pemilih harus “bekerja” lebih keras. Setidaknya butuh lima menit untuk memelototi nama calon anggota legislatif. Di Papua, juga di kampung saya, orang yang sudah tua biasanya butuh lebih dari 15 menit untuk memilih salah satu dari deretan calon legislator yang bikin pening kepala. Bahkan ada yang 20 menit.
» baca selengkapnya